SAMPIT, radarsampit.com – Kalangan pegawai aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) belakangan ini ramai membahas kabar mengenai rencana perombakan sejumlah pejabat eselon.
Hal itu seiring sejumlah pejabat Kotim yang memasuki masa pensiun.
”Yang saya dengar, beberapa kepala SOPD ada yang pensiun tahun ini. Jadi, kemungkinan bisa saja akan ada perombakan. Tapi, tidak tahu juga kalau memang ada perombakan pimpinan, apakah jajaran di bawahnya akan terkena dampaknya atau tidak,” kata seorang ASN yang meminta namanya tak disebutkan, Kamis (30/5/2024).
Menurutnya, jika sejumlah kepala SOPD pensiun, kemungkinan akan ditunjuk Plt atau melalui assesment untuk menentukan pejabat definitifnya. Namun, dia mengaku belum mendengar informasi terkait assesment di jajaran Pemkab Kotim.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kotim Kamaruddin Makkalepu saat dikonfirmasi belum memberikan komentar rinci mengenai kabar tersebut.
”Kalau bakal ada perombakan, ditunggu sampai ada undangan pelantikannya,” ujarnya.
Sebagai informasi, tahun ini lima pejabat eselon 2 di lingkungan Pemkab Kotim akan memasuki masa purna tugas. Mereka di antaranya, Suparmadi (Kepala Dinas Perhubungan Kotim), M Yusuf (Sekretaris DPRD Kotim), Fuad Sidiq (Kepala Satpol PP Kotim), Machmoer (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kotim), dan Fajrurrahman (Sekretaris Daerah Kotim).
”Tahun ini ada sekitar lima pejabat yang pensiun. Paling awal mungkin Pak Suparmadi yang akan memasuki masa purna tugas,” kata Kamarudin.
Kamaruddin menambahkan, apabila banyak jabatan kepala dinas yang lowong karena pejabat sebelumnya memasuki masa purna tugas, Bupati Kotim Halikinnor akan menunjuk pelaksana tugas untuk mengisi kekosongan jabatan.
Sementara itu, Fajrurrahman yang saat ini menjabat Sekda Kotim akan memasuki masa pensiun sekitar September mendatang.
Untuk mengisi kekosongan jabatan selepas Fajrurrahman pensiun, posisinya maka akan dijabat penjabat (Pj) Sekda sampai penetapan sekda definitif.
”Untuk jabatan sekda apakah akan ada lelang kita lihat nanti, karena dimungkinkan terjadi uji kompetensi. Tapi, kalau jabatan sekda itu lowong, biasanya ada istilah Pj Sekda untuk mengisi kekosongan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson mengatakan, rotasi pejabat Kotim yang rencananya akan dilakukan harus efektif. Salah satunya menempatkan pejabat sesuai jabatan yang diemban berdasarkan kapasitas dan kemampuan pejabat tersebut.
”Pesan saya, tempatkan pejabat yang sesuai bidangnya dan mampu. Pasalnya, jika itu bukan bidangnya, maka rentan bermasalah dan berkaitan dengan akselerasi pembangunan pun terhambat,” kata Rinie.
Rinie menuturkan, tahun 2025 merupakan akhir jabatan pasangan Halikinnor-Irawati. Visi dan misi kepala daerah akan tercapai ketika kepala OPD dan perangkat yang ditempatkan mumpuni di bidangnya.
Sebaliknya, akan stagnan jika pejabatnya tidak memiliki kompetensi.
Rinie menitikberatkan persoalan angkutan berat di dalam kota. Menurutnya, harus ada pejabat yang berani mengambil sikap, baik di Dinas Perhubungan hingga Dinas Pekerjaan Umum.
”Di satu sisi kita lihat banyak truk bebas melintas tanpa ada alternatif lain. Harusnya kolaborasi dan koordinasi dua instansi, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan sangat diperlukan untuk hal ini,” kata Rinie. (yn/ang/ign)
