”Untuk jabatan sekda apakah akan ada lelang kita lihat nanti, karena dimungkinkan terjadi uji kompetensi. Tapi, kalau jabatan sekda itu lowong, biasanya ada istilah Pj Sekda untuk mengisi kekosongan,” jelasnya.
Terpisah, Ketua DPRD Kotim Rinie Anderson mengatakan, rotasi pejabat Kotim yang rencananya akan dilakukan harus efektif. Salah satunya menempatkan pejabat sesuai jabatan yang diemban berdasarkan kapasitas dan kemampuan pejabat tersebut.
”Pesan saya, tempatkan pejabat yang sesuai bidangnya dan mampu. Pasalnya, jika itu bukan bidangnya, maka rentan bermasalah dan berkaitan dengan akselerasi pembangunan pun terhambat,” kata Rinie.
Rinie menuturkan, tahun 2025 merupakan akhir jabatan pasangan Halikinnor-Irawati. Visi dan misi kepala daerah akan tercapai ketika kepala OPD dan perangkat yang ditempatkan mumpuni di bidangnya.
Sebaliknya, akan stagnan jika pejabatnya tidak memiliki kompetensi.
Rinie menitikberatkan persoalan angkutan berat di dalam kota. Menurutnya, harus ada pejabat yang berani mengambil sikap, baik di Dinas Perhubungan hingga Dinas Pekerjaan Umum.
”Di satu sisi kita lihat banyak truk bebas melintas tanpa ada alternatif lain. Harusnya kolaborasi dan koordinasi dua instansi, yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan sangat diperlukan untuk hal ini,” kata Rinie. (yn/ang/ign)
