PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bahuri meminta minta kepala daerah di Kalimantan Tengah membuka infrastruktur investasi dan perizinan usaha. Hal itu dinilai akan berdampak positif terhadap sejumlah bidang pembangunan.
”Saya pesan gubernur, bupati, dan wali kota membuka seluas-luasnya infrastruktur investasi dan perizinan usaha, karena sesungguhnya jika hal itu meningkat, akan berdampak pada income perkapita, angka pengangguran ditekan, angka kemiskinan dihilangkan, dan indeks pembangunan manusia bisa ditingkatkan dengan pembangunan fasilitas pendidikan dan kesehatan,” kata Firli, Kamis (7/9/2023), dalam kunjungannya ke Palangka Raya.
Menurut pimpinan KPK yang kerap dikritik publik ini, Indonesia nantinya akan menghadapi persaingan antar sesama bangsa dan bangsa lain. Karena itu, harus meningkatkan sumber daya manusia yang unggul.
Adapun mengenai korupsi, Firli menuturkan, ingin mewujudkan pemerintah berjalan secara bersih dan bebas dari segara KKN. Pihaknya ingin memastikan semua tata keuangan dan pemerintahan berjalan secara transparan, akuntabel, dan nihil penyimpangan.
”Pesan KPK datang ke Kalteng dalam rangka mengembangkan budaya antikorupsi,” ujarnya.
Sementara itu, pada kegiatan lainnya di Kalteng, Firli menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Polda Kalteng, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Pengadilan Tinggi, di Aula Arya Dharma, Mapolda Kalteng.
Firli mengatakan, RDP tersebut menjadi bagian penting dalam pelaksanaan tugas KPK. Salah satu tugas KPK adalah melakukan koordinasi dengan instansi berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dan instansi pelayanan publik, termasuk di Kalteng.
”KPK dengan APH memiliki kesetaraan dan trust. Oleh karena itu, RDP ini bisa menjadi jembatan untuk berkoordinasi, sehingga tercipta sinergi dalam percepatan penanganan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) oleh seluruh APH di wilayah Kalteng,” ucapnya.
Dia berharap melalui kegiatan ini dapat meningkatkan sinergi, sehingga APH akan menjadi semakin kuat dan pekerjaan dalam memberantas korupsi menjadi lebih efektif. (daq/ign)
