Kontraktor Nakal Ber-ulah, Bupati Kotim Kesal

Pengadaan Barang dan Jasa Pun Dibenahi

Bupati Kotim Halikinnor,kontraktor,pemkab kotim,radar sampit,sampit,kontraktor sampit,kontraktor kotim,pengadaaan barang dan jasa
Bupati Kotim Halikinnor saat melantik pejabat administrator di lingkup Pemkab Kotim baru-baru tadi. (dok.yuni/radarsampit)

SAMPIT, RadarSampit.comBupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor ingin, agar kedepannya untuk proses pengadaan barang dan jasa di lingkup Pemkab Kotim dilakukan pembenahan.

Terkait hal itu, baru-baru tadi dirinya mengangkat Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kotim yang baru, supaya dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan.

Bacaan Lainnya

“Maka dari itu saya angkat yang baru supaya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (APH),” ujarnya.

Halikinnor bahkan mengungkapkan rasa kesalnya, karena aksi kontraktor luar daerah yang dianggapnya sudah mengobok-obok proyek di daerah ini.

Dicontohkannya seperti proyek pembangunan puskesmas di Kecamatan Kotabesi, yang tidak selesai dan kontraktornya di black list.

”Ini yang rugi kita karena dana tidak terserap dan bangunan tidak selesai. “Kita susah payah mencarikan dananya, sudah kita programkan ternyata tidak selesai, karena kontraktor ada yang menurunkan harga lelang jauh di bawah standar yang tidak mungkin, sehingga merugikan. Akhirnya pekerjaan itu tidak selesai dan jadi masalah, yang rugi kan kita,” beber Halikinnor.

Baca Juga :  Pedagang Ini ”Nyambi” Penjambret, Bisa Nekat kalau Korban Melawan

Halikinnor melanjutkan,  meskipun dana tersebut tidak terbayarkan, namun anggaran yang ada otomatis tertahan. Sehingga pemerintah daerah pun menurutnya mengalami kerugian anggaran dan juga waktu. Karena seharusnya bangunan puskesmas tersebut dapat selesai dan beroperasional tahun, namun menjadi tidak bisa difungsikan.

Oleh karena itu tegasnya, Kelompok Kerja (Pokja) maupun bagian pengadaan barang dan jasa untuk bisa berkoordinasi dengan APH agar jangan lagi ada kekeliruan. Sebab, dengan adanya proyek yang mangkrak tersebut, menurutnya sudah pasti menganggu penyerapan anggaran sehingga menghambat pertumbuhan perekonomian di daerah.

Pos terkait