KPP Pratama Pangkalan Bun Ajak Dokter, Notaris, dan PPAT Ikuti Program Pengungkapan Sukarela

KPP pangkalan bun
TAX GATHERING: Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun mengundang anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau dalam acara Tax Gathering Program Pengungkapan Sukarela (PPS) (istimewa)

PANGKALAN BUN, RadarSampit.com – Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pangkalan Bun mengundang anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI), dan Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, Sukamara, dan Lamandau dalam acara Tax Gathering Program Pengungkapan Sukarela (PPS).

Acara dilaksanakan di Aula Tanjung Puting, KPP Pratama Pangkalan Bun, Kamis (09/06/2022) lalu.

Kepala KPP Pratama Pangkalan Bun, Dahlia menyampaikan bahwa Tax Gathering ini merupakan salah satu kegiatan edukasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Pangkalan Bun dalam menyosialisasikan Program Pengungkapan Sukarela kepada wajib pajak dan masyarakat umum.

“Berbagai macam kegiatan edukasi dan publikasi dilakukan dalam rangka sosialisasi PPS, seperti Tax Gathering, kelas pajak, siaran dan iklan di radio, siaran melalui berbagai kanal media sosial, pemberitaan melalui media  cetak ataupun daring,” ungkap Dahlia.

PPS ini berlangsung mulai dari 1 Januari 2022 sampai dengan 30 Juni 2022. Kesempatan bagi wajib pajak kurang dari satu bulan lagi untuk mengikuti PPS ini. Sampai dengan akhir Juni KPP Pratama Pangkalan Bun menyediakan layanan konsultasi PPS didalam kantor ataupun secara daring melalui layanan whatsapp.

Baca Juga :  Penyekatan Polisi Dijebol, Ribuan Pemudik Lolos

“PPS merupakan kesempatan kepada wajib pajak untuk melaporkan/mengungkapkan kewajiban perpajakan yang belum sepenuhnya dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran Pajak Penghasilan Final berdasarkan pengungkapan harta,” ujarnya.

Dahlia juga menjelaskan manfaat yang akan diperoleh para wajib pajak jika mengikuti PPS ini. Peserta PPS dapat terbebas dari sanksi administratif dan perlindungan data bahwa data harta yang diungkapkan tidak dapat dijadikan sebagai dasar penyelidikan, penyidikan, dan atau penuntutan pidana terhadap Wajib Pajak.

Pos terkait