Menteri PPPA: Tidak Ada Toleransi untuk Kasus Kekerasan Seksual

Bechi di Rutan kelas I Surabaya
KASUS ASUSILA: Bechi di Rutan kelas I Surabaya di Medaeng, Sidoarjo, kemarin. Dia harus masuk ke sel isolasi sebelum ditempatkan di blok kamar. (DIPTA WAHYU/JAWA POS)

RadarSampit.com – Molor hingga tiga tahun, kasus kekerasan seksual dengan tersangka Moch. Subchi Al Tsani (MSAT) didesak untuk segera disidangkan. Selain demi kepastian hukum bagi tersangka, juga untuk pemulihan korban yang komprehensif.

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga mengapresiasi langkah kepolisian dalam melakukan penegakan hukum untuk kasus tersebut.

”Apabila tersangka memang dinyatakan bersalah, lekas dijatuhkan sanksi (vonis) yang sesuai,” katanya kemarin.

Di samping itu, lanjut dia, korban juga bisa lekas mendapatkan ganti rugi, penanganan, dan pemulihan, baik trauma psikologis maupun martabatnya di tengah-tengah masyarakat. ”Saya mengapresiasi keberanian korban dan saksi korban untuk speak up, melaporkan kasus kekerasan seksual yang dialaminya,” tuturnya. Hal itu, lanjut dia, memiliki dampak yang luar biasa karena atas keberanian mereka, kasus kekerasan seksual tersebut terungkap dan dapat segera ditangani.

Yang tak kalah penting adalah mencegah lahirnya korban-korban lain. Bintang mengemukakan, seluruh proses hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual kini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Kekerasan seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, konstitusi, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan.

Baca Juga :  BRAKKK!!! Truk Pertamina Adu Kuat dengan Truk CPO

Oleh karena itu, semua bentuk kekerasan seksual harus mendapatkan penanganan hukum yang sesuai serta tidak ada lagi penyelesaian di luar pengadilan. Juga, pihak-pihak yang menghalangi aparat penegak hukum (APH) dalam menegakkan hukum wajib diproses. ”Saya tegaskan kembali, tidak ada kasus kekerasan seksual yang dapat ditoleransi. Siapa pun pelakunya, hukum harus ditegakkan dan diproses,’’ tegasnya.

Pos terkait