KUALA KURUN – Ada 11 Perusahaan Besar Swasta (PBS) perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas (Gumas). Dari jumlah itu, baru dua PBS yang merealisasikan kebun plasma untuk masyarakat, yakni minimal 20 persen dari luas kebun inti yang sudah dibangun, sedangkan sembilan PBS belum merealisasikan.
“Bagi PBS yang belum merealisasikan kebun plasma, maka akan dicabut izinnya. Kalau ada kesalahan yang tidak dapat ditolerir, kami punya hak penuh untuk mencabut ijinnya,” tegas Bupati Gumas Jaya S Monong, pekan lalu.
Dia mengatakan, lahan perkebunan merupakan milik negara, sehingga setiap saat dapat diambil. Kewajiban pembangunan plasma selalu ditekankan ke pelaku usaha setiap mengurus izin perkebunan. Ini tertuang dalam surat keputusan pelepasan kawasan hutan untuk perkebunan kelapa sawit. Selain itu, Kementerian Agraria dan Tata Ruang mencantumkan surat pernyataan kesanggupan membangun plasma dalam surat sertifikat Hak Guna Usaha (HGU).
“Kami akan memeriksa ketaatan PBS dalam membangun kebun plasma, dan menuntut mereka untuk segera merealisasikannya. Memang sudah ada beberapa yang memenuhi kewajiban, namun ada juga yang belum dan kami sudah diberikan surat peringatan,” ujarnya.
Jaya juga menegaskan, pengawasan dan pembinaan terhadap PBS perkebunan kelapa sawit sudah dilakukan sejak tahun 2019. Penindakan terhadap PBS yang tidak melaksanakan kewajibannya sudah melalui beberapa tahapan, namun mereka tetap bandel, sehingga diberikan respon tegas.
“Kami tidak akan mentolelir PBS yang mangkir dari kewajibannya membangun kebun plasma untuk masyarakat. Semua langkah seperti ini sudah dilakukan sejak kami dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati,”tandasnya. (arm/gus)
