SAMPIT – Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) kembali meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan yang kelima secara berturut-turut. Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) pun memberikan penghargaan kepada Pemkab Kotim atas capaian ini.
Opini wajar tanpa pengecualian diberikan jika auditor tidak menemukan kesalahan yang material secara keseluruhan dari laporan keuangan dan laporan keuangan dibuat sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Dengan kata lain, laporan keuangan akan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian jika laporan keuangan lengkap, bukti audit yang dibutuhkan lengkap, standar umum telah diikuti sepenuhnya dalam perikatan kerja, laporan keuangan disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku dan konsisten.
Penghargaan raihan WTP tahun 2020 diserahkan langsung oleh Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalteng Hari Utomo didampingi Kepala KPPN Sampit Abas Ashar.
Bupati Kotim Halikinnor mengatakan, di tahun 2020 Kotim dalam kondisi sulit, berhasilnya Kotim meraih predikat tersebut merupakan suatu kebanggaan.
“Saat satu triwulan berjalan kita dapat wabah Covid-19, semua terpuruk. Dana penanganan Covid-19 cukup besar sehingga ekonomi anjlok,” ucapnya.
Bahkan menurutnya penerimaan daerah dan negara berkurang, Dana Alokasi Umum (DAU) diturunkan, Dana Alokasi Khusus (DAK) banyak yang dibatalkan.
“Dana Bagi Hasil (DBH) masih diturunkan, pendapatan hasil daerah kurang. Namun di saat sulit itu, kita tetap bisa mempertahankan predikat WTP, dan itu perlu diapresiasi, karena banyak daerah yang tidak bisa bertahan,” ungkapnya
Halikinnor memberikan apresiasi kepada semua Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah melaksanakan tugas dalam pengawasan sistem pengelolaan keuangan yang baik.
“Harapan saya ke depannya predikat ini kita pertahankan,” harapnya.
Sementara itu Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalteng Hari Utomo menyebut, tahun 2020 merupakan kondisi yang sulit. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terdampak pandemi.
