SAMPIT, radarsampit.com – Bakal calon legislatif yang akan bertarung pada Pemilu 2024 mendatang diprediksi bakal habis-habisan berjuang untuk bisa duduk di kursi wakil rakyat. Di sisi lain, motivasi politisi tersebut juga patut dipertanyakan. Hal tersebut penting agar rakyat tak dirugikan.
”Hal yang perlu dititikberatkan untuk caleg yang maju ini, harus punya motivasi. Apa yang mendasari keinginannya untuk menjadi wakil rakyat?” kata pemerhati politik dan kebijakan publik di Kotim Bambang Nugroho, kemarin (12/5).
Menurut Bambang, apabila motivasi utama benar-benar mewakili masyarakat atau daerah pemilihannya, hal itu merupakan tujuan mulia. Apalagi jika maju karena merasa ada ketidakadilan pembangunan, sehingga muncul dari hati nuraninya untuk berjuang mewakili masyarakat.
”Tapi, kadang ada juga oknum yang awalnya punya tujuan bagus, tetapi ketika sudah duduk lupa dengan daerah pemilihannya. Fenomena ini tentunya akan diingat masyarakat,” kata Bambang.
Hal yang lebih parah, lanjut Bambang, apabila sejak awal orientasi mencalonkan diri menjadi wakil rakyat adalah keuntungan pribadi serta materi. Ketika oknum demikian menjabat, sangat rentan terjadi penyalahgunaan jabatan yang berujung pada tindak pidana korupsi.
”Yang jadi masalah adalah ekspektasi tinggi menjadi wakil rakyat adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi sebesar-besarnya. Di situlah akan menjadi awal petaka bagi oknum itu sendiri. Artinya, tidak pandang apa pun, yang penting jadi keuntungan. Tidak memikirkan bahwa langkah-langkahnya bisa menjerumuskan dalam kategori tindak pidana,” ujar Bambang.
Selain itu, lanjut Bambang, praktik politik uang juga tentunya jadi biang masalah. Oknum politikus bermain uang ketika terpilih tidak menutup kemungkinan berupaya mengembalikan biaya politik tinggi tersebut. Hal itu membuka peluang munculnya broker anggaran, serta kegiatan bersifat fiktif.
”Kita berharap caleg yang tampil memang punya misi dan orientasi yang tidak hanya pada keuntungan dan meteri saja, tetapi lebih kepada pengabdian. Wakil rakyat seperti ini biasanya menjabat tanpa beban untuk mengembalikan biaya politiknya,” ujar Bambang. (ang/ign)
