PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Jelang Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024, peran serta masyarakat, tokoh masyarakat, dan pemuka agama diharapkan turut serta dalam mendukung Pemilu dan Pilkada yang bersih dan sehat, tanpa menampilkan kampanye jatidiri dalam mengambil hati masyarakatnya.
Hal itu juga berdasarkan peraturan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia serta arahan Wakil Presiden Mar’uf Amin tentang larangan tempat ibadah dijadikan tempat untuk sosialisasi atau kampanye, serta politik taktis yang digunakan oleh oknum peserta pemilu dan pilkada.
“Kami sepakat, karena hal ini untuk menjaga kerukunan. Jangan sampai terjadi di Kalimantan Tengah,” kata Ketua Persatuan Gereja Indonesia (PGI) Kalimantan Tengah Pdt Mediorapano, Sabtu (1/03).
Dia menekankan bahwa tempat ibadah khususnya gereja, jangan sampai dimanfaatkan untuk kepentingan politik jelang pelaksanaan pemilihan umum tahun depan.
Pdt Mediorapano di sela – sela sidang Wilayah VIII PGI Wilayah Kalimantan Tengah Tahun 2023 di Gereja Hosana Palangka Raya berpesan kepada peserta sidang agar tempat ibadah tidak dijadikan sarana sosialisasi untuk berkampanye. Kampanye di tempat ibadah akan membuat jemaat tidak nyaman dan tidak harmonis.
“Baru saja saya sampaikan dalam kata sambutan pembukaan bahwa rumah – rumah ibadah jangan dijadikan tempat kampanye politik,” papar Ketua PGI Kalteng ini.
Kampanye di rumah ibadah bisa memecahkan belah umat dan akan jatuh pada politik identitas, bahkan juga itu tidak mendidik umat dan warga menjadi pemilih yang baik.
”Kami ingin warga gereja dan masyarakat menjadi pemilih yang baik. Melihat calon – calon yang akan dipilih dilihat dari kapasitasnya, track record dan kemampuan melakukan tugas – tugas dengan baik dan amanah.
“Intinya adalah rindu untuk mengabdi membangun daerah, membangun negeri untuk kebaikan bersama keadilan, kerukunan, dan kedamaian bersama serta kesejahteraan masyarakat,” kata Pdt Mediorapano. (soc/yit)
