“Kita menyadari semua persoalan krusial dalam mitigasi iklim saat ini adalah kesenjangan antara negara maju dan negara berkembang. Pada COP28 kali ini kami mendorong implementasi yang jelas terhadap semua roadmap yang telah disepakati sejak Paris Agreement 2014 silam,” ujarnya pada Opening Ceremony COP28, Kamis (30/11/2023).
Ahmed Al Jaber menambahkan, harus diakui bahwa banyak negara berkembang memiliki tantangan infrastruktur dan pendanaan untuk bisa menyamakan langkah dengan negara maju dalam transisi energi. Sehingga, komunitas global perlu membuat suatu kebijakan untuk mendorong transisi energi yang adil dan dapat diakses seluruh golongan.
“Kebijakan tersebut memerlukan regulasi, peningkatan kapasitas dan peluang. Jadi mereka semua bertemu satu sama lain. Sudah cukup banyak kekosongan dan saling tuding atas tanggung jawab ini,”imbuhnya.
Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Siti Nurbaya menyampaikan, keikustsertaan Indonesia dalam COP28 adalah untuk menegaskan komitmen Indonesia dalam aksi perubahan iklim.
Ia menguraikan, hingga tahun 2022 tercatat Indonesia telah mampu mereduksi emisi di sektor energi sebesar 716 juta ton CO2. Dalam hal ini, Indonesia telah melakukan berbagai aksi reduksi emisi sehingga mampu mencatatkan pengurangan emisi hingga mencapai 60persen.
“Sekali lagi, saya tekankan bahwa pada COP28 prioritas kami adalah untuk menyoroti hasil-hasil utama dari aksi iklim Indonesia. Terutama untuk memastikan target reduksi emisi di tahun 2030, sehingga kami dapat mempertahankan kendali dan memainkan peran penting dalam mencapai NZE pada tahun 2060 atau lebih cepat,” terang Siti.
Selanjutnya, Executive Secretary of the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) Simon Stiell memastikan, COP 28 akan mengedepankan akses keadilan bagi seluruh umat manusia. Dirinya berpendapat agenda transisi energi mesti mampu menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi masing masing negara di dunia.
“Sebanyak 3,6 miliar orang rentan di seluruh dunia bergantung pada aksi iklim kita. Hal ini sekaligus membuka peluang dalam ekonomi hijau untuk menciptakan lapangan kerja baru, menjaga sekuritas energi, dan tentu saja memasok energi yang adil dan ramah terhadap lingkungan,” tutup Simon.(daq/gus)
