SAMPIT, radarsampit.com – Potensi konflik terbuka dalam sengketa lahan perkebunan antara Hok Kim vs Alpin Laurence di kawasan Desa Pelantaran, Kecamatan Cempaga Hulu, Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, kian membesar.
Untuk meredamnya, Polda Kalteng diminta turun tangan menyikapi pengerahan sejumlah orang di lahan tersebut.
Koordinator Lapangan Satgas Batamad Kalteng Elson mengatakan, pihaknya telah bersurat ke Kapolda Kalteng terkait situasi di sengketa perkebunan tersebut.
”Kami tidak melihat permasalahan antara Acen dan Alpin, karena masalah kepemilikan ada pada hukum positif. Akan tetapi, kami dari adat tidak ingin ada gejolak di Kotim maupun Kalteng terhadap pendatang yang mengatasnamakan suku,” tegasnya.
Dia melanjutkan, apabila Polda Kalteng tak bersikap dalam satu hingga dua hari ini, sebagai lembaga adat dengan mengedepankan kearifan lokal, pihaknya akan mengambil sikap secara adat. ”Kami akan ambil sikap sebagaimana undang-undang adat,” ujarnya.
Menurutnya, lembaga adat juga punya kewenangan. Di sisi lain, dia juga menegaskan tidak ada unsur Sara (suku, agama, ras, dan antar golongan) dalam masalah tersebut.
”Kapan lagi kita jaga marwah kita? Mau jadi apa jika kita biarkan? Maka dari itu, kami minta mereka yang ada di lokasi untuk meninggalkan tempat tersebut,” katanya.
Dia juga meminta semua pihak yang bersengketa agar menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Hal itu penting untuk meredam konflik di lapangan.
Konflik lahan antara Hok Kim dan Alpin sebelumnya telah merenggut korban jiwa pada 2023 lalu. Seorang suruhan Alpin tewas setelah saling berhadapan dengan kelompok Hok Kim.
Tiga orang dari kubu Hok Kim juga terluka dalam insiden berdarah itu. persoalan itu diselesaikan melalui jalur hukum. (ang/ign)
