Rotan Sitaan dari Kotim Bernilai Miliaran Rupiah

Perlu Intervensi Pemerintah Lindungi Petani Rotan Kotim dari Keterpurukan Ekonomi

pemerintah
PERLU PERLINDUNGAN: Komoditas rotan di Kotim jadi tumpuan hidup sejumlah warga. Pemerintah diharapkan memberi perlindungan dengan menjaga harga tetap stabil di tingkat petani. (IST/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Peran pemerintah diperlukan untuk melindungi petani rotan Kotim dari keterpurukan ekonomi di tengah ancaman anjloknya harga rotan pascapenyitaan oleh Polda Kalteng terhadap ratusan ton kilogram rotan asal Kotim di Pulang Pisau. Apalagi warga Kotim yang bergantung pada komoditas tersebut mencapai puluhan ribu jiwa.

”Ketika ada persoalan semacam ini (ratusan ton disita aparat, Red), tentunya imbas terhadap petani itu ada. Salah satunya harga rotan akan turun lagi,” kata Ketua Asosiasi Petani Rotan (Aspero) Kotim Dadang Siswanto, Selasa (12/10).

Bacaan Lainnya

Dadang mengungkapkan, dari data pihaknya, ada sekitar 5.000 kepala keluarga (KK) atau sekitar 20 ribu jiwa yang bergantung hidup dari usaha rotan, baik sebagai pengusaha maupun pekerja. Karena itu, rotan punya peran strategis menopang kehidupan ekonomi masyarakat  lokal.

”Anggotanya banyak, tetapi selama ini mereka tidak pernah merecoki pemerintah dengan hal yang aneh-aneh. Tidak pernah minta pupuk, bibit, dan lain sebagainya. Mereka tidak pernah minta ini dan itu. Mereka hanya minta ada jaminan dan kepastian harga yang stabil,” ujarnya.

Baca Juga :  Diserang Batuk dan Pilek Sepekan, Nyawa Melayang

Menurut Dadang, harga rotan yang mencapai sekitar Rp 6.000 per kilogram di tingkat petani menjadi angin segar. Mereka bisa menghasilkan sekitar Rp 300 ribu per hari dari rotan.

”Untuk harga sekarang, kami anggap mulai menunjukkan keberpihakan pada petani. Tolong pemerintah bantu dijaga supaya tetap stabil,” ujar Dadang yang juga anggota DPRD Kotim ini.

Lebih lanjut Dadang mengatakan, biang persoalan rotan berawal dari Peraturan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang menyebutkan rotan merupakan hasil hutan. Akibatnya, pengusaha rotan harus mengurus surat keterangan hasil hutan bukan kayu yang dikeluarkan pemerintah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.