SAMPIT, radarsampit.com – Sengkarut bahan bakar minyak (BBM) subsidi jenis solar dinilai merupakan buah dari kesalahan distribusi. Penyaluran yang dilakukan Pertamina selama ini tak merata, sehingga banyak warga yang tak bisa menikmati. Munculnya pelangsir merupakan dampak lainnya yang timbul.
Pemerintah Kabupaten Kotim mendesak Pertamina menerapkan prinsip 3T dalam menyalurkan solar subsidi, yakni tertinggal, terdepan, dan terluar. Hal tersebut dinilai bisa jadi solusi menyelesaikan sengkarut distribusi BBM selama ini.
”Pemkab Kotim juga akan melakukan evaluasi jika diperlukan. Tapi, saya mohon kepada Pertamina memperhatikan tata kelola penyaluran subsidi dengan memperhatikan 3T,” kata Kepala Bidang Sumber Daya Alam Setda Kotim Rody Kamislam, Jumat (26/8).
Menurut Rody, penyaluran subsidi solar tidak merata. Bahkan, di wilayah pedalaman Kotim, warga tak pernah menikmati solar subsidi. Hal tersebut memaksa masyarakat pelosok memperoleh BBM ke kota dengan biaya lebih besar.
”Kalau Pertamina melakukan penyaluran BBM subsidi solar sesuai 3T, maka tidak akan ada pelangsir, karena masyarakat mudah memperoleh BBM subsidi itu. Kelangkaan BBM di pedalaman itu yang memunculkan pelangsir minyak, lantaran harga lebih tinggi,” ujarnya.
Terkait aksi unjuk rasa sejumlah sopir yang menuntut penghapusan BBM subsidi, Rudi menilai, hal itu merupakan hal wajar dilakukan oleh sopir yang menuntut agar solar menjadi satu harga. Dipicu karena sulitnya memperoleh bahan bakar tersebut.
”Masalah kenaikan atau pengaturan harga, bukan berada di ranah daerah tapi pusat. Tidak mudah untuk menghapus itu, karena banyak variabel yang diperhitungkan. Tapi sebenarnya, intinya dari Pertamina harus jelas seperti tata kelola penyalurannya,” ujarnya. (ang/ign)
