Ternyata Ini Alasan Bupati Kotim Turun Tangan Akhiri Konflik DPRD

Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengakui perannya sebagai mediator konflik internal DPRD Kotim
Ilustrasi. (M Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor mengakui perannya sebagai mediator konflik internal DPRD Kotim. Dia tak ingin polemik penyusunan alat kelengkapan DPRD (AKD) Kotim tersebut berlarut-larut dan mengganggu pemerintahan yang dipimpinnya.

”Saya melihat persoalan alat kelengkapan dewan belum ada titik temunya, sementara ini sangat menganggu jalannya pemerintahan, sehingga saya sebagai pembina partai politik mendudukan persoalan ini secara bersama-sama,” ujar Halikinnor, Kamis (10/3).

Bacaan Lainnya
Pasang Iklan

Halikinnor menuturkan, momentum tersebut dia gunakan bersama pimpinan parpol dan fraksi di DPRD Kotim untuk saling berbincang dalam kondisi santai. ”Kami mencoba duduk bersama menyelesaikan sesuai kearifan lokal dan falsafah huma betang hingga akhirnya bisa diselesaikan dan ada kata sepakat. Semua pihak bisa menurunkan tensi masing-masing,” katanya.

Halikinnor meyakini jika tidak diselesaikan, pada akhirnya masyarakat akan turut dirugikan. ”Kalau DPRD tidak akur sesama anggota, bagaimana roda pemerintahan bisa berjalan? Legislasi, pengawasan, dan penganggaran tidak akan berjalan. Alhamdulillah persoalan itu selesai dan tidak ada lagi persoalan di lembaga tersebut,” tandasnya.

Baca Juga :  Gaet Pembeli, Anak Penjual Harta Orang Tua Mengaku Tak Makan Tiga Hari

Sebelumnya diberitakan, Halikinnor merupakan sosok penting di balik penyelesaian polemik yang sebelumnya diperkirakan bakal berkepanjangan itu. Lobi tingkat tinggi disinyalir terjadi, mengingat sengitnya perebutan kursi alat kelengkapan dewan sebelumnya.

Reposisi AKD hasil rapat paripurna DPRD Kotim awal Februari lalu yang dilakukan lima fraksi, dibatalkan dan disusun ulang. Penyusunan itu merupakan hasil kesepakatan pimpinan partai politik dan fraksi, melalui pertemuan tertutup yang difasilitasi Halikinnor di aula pertemuan Rumah Jabatan Bupati Kotim, Rabu (9/3).

Dari hasil pertemuan para elite politik tersebut, PDIP dan Demokrat akhirnya mendapat posisi strategis di AKD. Padahal, sebelumnya anggota dua fraksi itu sama sekali tak dimasukkan dalam susunan AKD, baik sebagai ketua maupun anggota. Dari 40 anggota DPRD, susunan AKD hanya berjumlah 28 orang. (ang/ign)



Pos terkait