PANGKALAN BUN, radarsampit.com – Masih eksisnya prostitusi di Simpang Kenawan perbatasan Sukamara dan Kotawaringin Lama menjadi sorotan Wakil Ketua II DPRD Kobar, Bambang Suherman.
Hal ini diungkapkannya saat mendampingi Penjabat Bupati Kobar meresmikan mesin penggilingan padi di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, Selasa (30/1/2024).
Menurutnya, banyak keluhan kaum ibu di Desa Palih Baru karena tempat prostitusi tersebut mengganggu stabilitas keluarga.
“Kita berharap semua kompak dan bijak. Kita bukan menyalahkan mereka, karena belum tentu kita lebih mulia, tetapi harus ada penertiban, karena ada anak-anak kita yang juga harus dijaga,” ungkap Bambang.
Ia juga mengajak kapolsek, danramil, dan semua elemen untuk melakukan penertiban. Meskipun secara wilayah masih masuk Sukamara, tetapi dampaknya dirasakan hingga Kotawaringin Lama.
Seperti diketahui para ibu rumah tangga di Desa Palih Baru, Kecamatan Kotawaringin Lama, resah dengan keberadaan lokasi prostitusi Simpang Kenawan. Aktivitas pelacuran di lokasi tersebut mengancam keharmonisan rumah tangga warga desa.
Tidak sedikit pasangan suami istri berujung perceraian.
Selain itu, lokasi prostitusi yang berada di perbatasan Kobar dan Sukamara itu dianggap sebagai sumber penyakit kelamin yang menular kepada ibu-ibu warga Desa Palih Baru.
Salah seorang ibu rumah tangga, KR, mengaku berpisah dengan suaminya lantaran pasangannya terserang penyakit menular seksual (PMS) setelah singgah di lokalisasi tersebut. Kondisi yang sama juga dikeluhkan kaum perempuan lain di desa setempat dan sekitarnya.
”Di sana itu kan sarang penyakit. Kalau laki-laki terkena, otomatis istrinya juga terkena. Saya juga sudah menjadi korbannya. Sebenarnya banyak yang jadi korban, tapi mereka tidak berani ngomong,” ujarnya.
Secara administratif, lokalisasi Simpang Kenawan masuk wilayah Sukamara. Akan tetapi, karena berada persis di jalan utama Ipuh Bangun Jaya menuju Nanga Bulik, tak heran banyak dikunjungi pria hidung belang.
Dia mengutarakan, lokalisasi tersebut sudah beroperasi sejak lama. Lambatnya respons pemerintah maupun aparat menindaklanjuti keluhan permasalahan sosial membuat bisnis esek-esek kian menjamur. (sam/yit)
