30.997 Pekerja Kotim Terima BSU

Kantor Pos Hadapi Berbagai Tantangan Selama Penyaluran

penyaluran bsu
PENYALURAN BSU:  Pegawai Kantor Pos Sampit menyalurkan BSU sekaligus memfoto penerima BSU sebagai bukti penyaluran, Kamis (10/11). (HENY/RADAR SAMPIT)

SAMPIT, radarsampit.com – Sebanyak 30.997 pekerja di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) tercatat sebagai penerima bantuan subsidi upah (BSU) dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) yang disalurkan melalui Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan PT Pos Indonesia.

Kantor PT Pos Indonesia Cabang Sampit mulai menyalurkan BSU per 3 November dan ditargetkan selesai 14 November 2022. Sampai dengan 10 November 2022, realisasi BSU yang sudah tersalurkan sebanyak 9.750 atau 32 persen.

Bacaan Lainnya

“Realisasinya masih jauh dari target. Sampai dengan saat ini kami masih berusaha mengejar realisasi penyaluran BSU,” kata Mahyudha Fatchulyaqien, Kepala Kantor Pos Sampit, Kamis (10/11).

Selama proses penyaluran BSU, ada berbagai tantangan yang dihadapi Kantor Pos Sampit. Dimana dari 30.997 pekerja atau karyawan yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebar di 1.154 perusahaan di Kotim.

“Setiap person in charge (PIC) perusahaan itu kami hubungi satu per satu menggunakan aplikasi WhatsApp Blast. Dari pesan yang kami kirimkan itu ada yang merespons, ada yang hanya membaca saja, bahkan ada yang menyangka pesan yang kami sampaikan itu penipuan,” kata Mahyudha.

Baca Juga :  Guru Tersingkir Wajah Baru

Penyaluran program BSU berbeda dengan program bantuan lainnya. Perbedaan itu menjadi tantangan tersendiri bagi Kantor Pos Sampit dalam hal verifikasi data penerima BSU.

“Penerima BSU ini merupakan karyawan yang hampir 80 persen bekerja di perusahaan perkebunan kelapa sawit. Data alamat yang diberikan kebanyakan beralamat di perusahaan, berbeda dengan penerima program bantuan sosial tunai (BST) dan bantuan langsung tunai bahan bakar minyak (BLT BBM) dari Kemensos,” katanya.

Lebih lanjut Yudha mengatakan, pada proses penyaluran BST dan BLT BBM, Kantor Pos Sampit biasanya akan berkoordinasi dengan pemerintah kecamatan, kelurahan, dan desa untuk menginformasikan warganya yang terdaftar sebagai keluarga penerima manfaat (KPM). Setiap warga yang terdaftar sebagai penerima bantuan akan diberikan undangan sesuai dengan alamat yang tertera dalam data yang diterima Kantor Pos Sampit dari data Kemensos.

Pos terkait