75 Pegawai KPK Dinonaktifkan, ICW Minta Dewas Periksa Firli Bahuri

Ketua-KPK-Firli-Bahuri
Ketua KPK Firli Bahuri (Dery Ridwansah/ JawaPos)

Penyidik senior Novel Baswedan dan 74 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dibebastugaskan lantaran tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK). Hal ini mendapat sorotan dari berbagai pihak.

Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha meminta kepada Dewan Pengawas KPK untuk memeriksa ketua lembaga antirasuah Firli Bahuri dan para pimpinan terkait isu tidak lolosnya 75 pegawai. Sebab Firli diduga melakukan pelanggaran etik.

Bacaan Lainnya

“ICW mendesak agar Dewan Pengawas KPK mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan terhadap para Pimpinan KPK, termasuk Firli Bahuri atas berbagai dugaan pelanggaran etik,” ujar Egi kepada wartawan, Jumat (14/5).

Egi mengatakan, saat ini KPK sudah berada di ambang kehancuran. Sehingga dia meminta Dewan Pengawas KPK turun tangan guna menyelamatkan lembaga antirasuah ini.

“Agar KPK tetap dapat dijaga dari kehancuran dan pembusukan, maka Dewan Pengawas harus mengambil tindakan tegas dan serius,” katanya.

Baca Juga :  Kemenhub Atur Cara Muat Kendaraan Listrik di Kapal Penyeberangan

Egi menuturkan di balik ambang kehancuran KPK ini Firli Bahuri dan pimpinan lembaga antirasuah haruslah bertanggung jawab. Sehingga ke depannya KPK bisa lebih baik.

“Berbagai akumulasi persoalan dan kegaduhan di KPK tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab Ketua KPK dan Pimpinan KPK yang lain,” ungkapnya.

Diketahui, Ketua KPK Firli Bahuri mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021. SK ditetapkan di Jakarta 7 Mei 2021. Untuk salinan yang sah tertanda Plh Kepala Biro SDM Yonathan Demme Tangdilintin.

Dalam SK tersebut terdapat empat poin, pertama, menetapkan nama-nama pegawai yang tersebut dalam lampiran surat keputusan ini tidak memenuhi syarat dalam rangka pengalihan pegawai KPK menjadi ASN.

Kedua, memerintahkan kepada pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsungnya sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Ketiga, menetapkan lampiran keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Keempat, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.



Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *