NANGA BULIK, radarsampit.com – DPD Partai Golkar Kabupaten Lamandau mengkritisi pelaksanaan pemilu di wilayah tersebut yang dinilai belum mengakomodir semua hak pilih warga. Sebagian warga justru kehilangan hak pilihnya.
”Ada beberapa pendukung caleg kami yang mengaku kesulitan memilih, karena mereka tidak mendapatkan surat undangan memilih. Dikira bawa KTP saja cukup, ternyata sampai TPS ditolak karena tidak ada dalam DPT TPS tersebut. Karena kesulitan mencari TPS, akhirnya mereka batal menggunakan hak pilihnya,” kata Hendra Lesmana, Ketua DPD Golkar Lamandau, Selasa (20/2/2024).
Menurut Hendra, surat undangan atau pemberitahuan memilih banyak tidak terbagi. Akibatnya, banyak warga ber-KTP Lamandau kesulitan mencari TPS dan akhirnya banyak yang tidak jadi memilih.
Dia juga mengkritisi minimnya sosialisasi kepengurusan daftar pemilih tambahan atau pindah memilih bagi warga ber KTP luar Lamandau. Akibatnya, pada hari H mereka tidak bisa menggunakan hak pilihnya.
”Mestinya penyelenggara pemilu bisa mempermudah warga negara Indonesia untuk menggunakan hak pilihnya. Kalau seperti ini, wajar saja setiap pemilu partisipasi pemilih selalu terlihat sedikit, hanya di kisaran 60 persen, karena pemilih kesulitan menggunakan hak pilihnya,” tegasnya.
Mantan Bupati Lamandau ini juga mengkritisi lambatnya sistem pada proses rekapitulasi suara dan kurang transparannya pihak penyelenggara menyampaikan hasil penghitungan di tiap TPS.
”Ini sudah hampir seminggu dari hari pemungutan suara. Tapi, kami belum bisa melihat dengan pasti hasil rekapitulasi dari semua TPS,” ujarnya.
Dia berharap berbagai kekurangan ke depan bisa diperbaiki dan tidak terulang kembali. Pasalnya, hal itu sangat merugikan peserta pemilu. (mex/ign)
