Bantuan Alat Berat Pemkab Kotim Belum Sepenuhnya Bermanfaat untuk Rakyat

Bupati Evaluasi Pengelolaannya di Kecamatan

Ilustrasi Alat berat
Ilustrasi Alat berat

SAMPIT, radarsampit.com – Bantuan alat berat di kecamatan untuk mempermudah masyarakat dalam mengelola lahan masih jauh dari harapan. Warga mengaku perlu proses berbelit untuk meminjam alat berat itu untuk mengolah lahan.

Hal tersebut dirasakan Reno, warga Kotim di salah satu kecamatan. Dia berencana terpaksa mengurungkan niatnya meminjam alat berat bantuan Pemkab Kotawaringin Timur (Kotim) tersebut. Selain urusan pinjam pakai yang dinilai terlalu menyita waktu, biayanya juga nyaris sama dengan menyewa pada pihak ketiga.

Bacaan Lainnya

”Karena ada biayanya, saya lihat tidak jauh bedanya dengan milik swasta. Contohnya, bikin parit saja mereka totalkan habis sekitar Rp5 juta, sementara swasta sekitar Rp5,7 juta. Nah, itu contoh yang saya sudah alami,” ujar Reno.

Dia menilai keberadaan alat berat itu belum menyentuh ke masyarakat selaku petani, namun untuk sekelompok orang yang memiliki modal besar dan akses ke oknum tertentu di pengelola alat tersebut.

Baca Juga :  Upaya Kalteng Mengatasi Banjir Terparah Tahun Ini

Merespons ramainya keluhan tersebut, Bupati Kotim Halikinnor menegaskan, akan mengevaluasi total program alat berat yang dititipkan di setiap kecamatan.

”Terkait persoalan itu, memang ada informasi yang sampai ke saya dan ini akan jadi atensi untuk dilakukan evaluasi oleh kami di pemerintah daerah,” kata Halikinnor.

Halikinnor menuturkan, alat berat itu bukan di bawah kendali camat sebagai kepala wilayah, tetapi ditempatkan di Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di masing-masing kecamatan.

Halikinnor menyesalkan apabila urusan pinjam pakai alat itu dipersulit, karena pada dasarnya keberadaan alat berat tersebut untuk membantu petani membuka lahan hingga membangun jalan produksi ke akses pertanian.

”Harusnya tidak boleh demikian, karena tujuan alat ini programnya yang saya harapkan langsung menyentuh hingga tingkat petani dan masyarakat bawah, bukan kepada sekelompok orang atau pengusaha saja,” tegas Halikinnor.

Halikinnor memastikan akan meminta dinas terkait mengevaluasi program tersebut. Harusnya masyarakat tidak lagi mengeluh tak bisa membuka lahan atau berladang dengan adanya bantuan itu.



Pos terkait