SAMPIT, radarsampit.com – Fraksi Partai Nasional Demokrat DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) mendesak Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Mentaya Sampit menurunkan tarif pelanggan. Tarif yang berlaku saat ini dinilai memberatkan perekonomian masyarakat yang dibelit beban berlipat.
”Kenaikan tarif PDAM beberapa waktu lalu memang menambah beban hidup masyarakat Kotim. Ditambah dengan kenaikan harga BBM oleh pemerintah pusat. Fraksi kami mengusulkan agar tarif air minum diturunkan dan peraturan daerahnya perlu dilakukan perubahan,” kata Sekretaris Komisi II DPRD Kotim Syahbana, Jumat (28/10).
Syahbana menuturkan, Fraksi NasDem telah mendorong hal itu agar dibicarakan lebih lanjut di lembaga legislatif. Kenaikan tarif, baik beban hingga tarif per meter kubik, dinilai dikeluhkan masyarakat.
Aspirasi publik harus direspons dengan baik dan didudukkan bersama dengan Pemkab Kotim dan PDAM. Apabila tarif turun, beban masyarakat dinilai bisa berkurang di tengah kondisi perekonomian yang sulit dan harga bahan pokok yang sebagian besar mencekik.
”Sesuai harapan Bupati Kotim, bahwa perusahaan daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah Air Minum Dharma Tirta Mentaya, diharapkan menjadi batu pijakan awal untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan agar dapat mendorong kinerja perusahaan agar lebih professional, berintegritas, produktif, dan kompetitif, sehingga dapat memenuhi pelayanan air bersih bagi masyarakat dengan optimal,” katanya.
Selain untuk profit, lanjutnya, PDAM juga mesti melaksanakan fungsi sosial. Apalagi PDAM merupakan badan usaha yang kepemilikan sahamnya dari pemerintah daerah.
Kenaikan tarif PDAM Tirta Mentaya Sampit pada Oktober 2021 lalu sempat membuat gaduh. Sejumlah pihak menolak kenaikan tersebut. Namun, tarif baru tetap berlaku.
Setahun berjalan, tarif tersebut masih jadi keluhan masyarakat. Tarif PDAM saat ini mengacu Peraturan Bupati Kotim Nomor 19 Tahun 2021. Penyesuaian tarif berlaku bagi kelompok III yang terdiri dari rumah tangga 2, rumah tangga 3, rumah sakit, instansi pemerintah dan TNI-Polri, niaga kecil, industri dan niaga besar dan kelompok IV (pelabuhan laut/sungai, pelabuhan udara, terminal air /mobil tangki).
Bagi pelanggan yang masuk kelompok I, yakni kamar mandi/WC umum dan tempat ibadah, serta kelompok II, yakni rumah tangga 1, yayasan sosial, dan sekolah, tarifnya masih disubsidi PDAM, karena tidak sampai Rp 5.000/m3 atau hanya sebesar Rp 3.250 untuk pemakaian 0-10 m3.
”Golongan itu masih disubsidi sebesar Rp 1.750 untuk pemakaian 0-10 m3,” kata Direktur PDAM Tirta Mentaya Firdaus Herman Ranggan, Oktober 2021 silam.
Pihaknya terpaksa melakukan penyesuaian tarif, karena kondisi yang dinilai sudah mendesak. Saat ini beban usaha sudah sangat tinggi, sehingga perlu penyesuaian tarif agar perusahaan bisa tetap beroperasi melayani masyarakat.
”Bahkan, BPKP sudah dua kali menyarankan melakukan penyesuaian tarif supaya perusahaan bisa tetap sehat. Selama ini tarif kami jauh lebih rendah dibanding PDAM daerah lain, seperti Kapuas dan Palangka Raya. Baru kali ini dilakukan penyesuaian tarif,” ujar Firdaus.
Menurutnya, beban usaha PDAM terus meningkat akibat membengkaknya biaya operasional seiring naiknya tarif listrik, bahan kimia, dan lainnya. Kondisi ini membuat PDAM sudah tidak mampu lagi mempertahankan tarif yang ada, sehingga terpaksa melakukan penyesuaian. (ang/ign)
