PALANGKA RAYA, RadarSampit.com – Kebijakan Pemerintah Kota Palangka Raya membatasi pembelian bahan bakar minyak di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dinilai memberatkan. Para pelangsir berupaya agar keputusan itu bisa diubah dengan mendatangi langsung Wali Kota Palangka Raya Fairid Naparin, Rabu (6/7).
Kebijakan yang diprotes itu, yakni pengisian kendaraan roda empat maksimal Rp 200 ribu, roda dua Rp 50 ribu. Kemudian, tidak diperbolehkan melayani kendaraan roda dua maupun empat yang menggunakan tangki modifikasi.
Selanjutnya, SPBU dilarang melayani pembelian dengan jerigen atau drum yang digunakan untuk dijual Kembali. Hal itu hanya berlaku untuk sektor pertanian dan perikanan, dengan syarat melampirkan rekomendasi perangkat daerah terkait.
Meski didesak melonggarkan kebijakan saat berdialog, Fairid menegaskan tidak akan mengubah keputusan tersebut. ”Saya tetap pada aturan sesuai surat tersebut. Ini sebagai bentuk komitmen pemerintah kepada masyarakat agar ada solusi terbaik untuk masyarakat mendapatkan kemudiaan BBM,” ujarnya.
Fairid menambahkan, kebijakan tersebut diambil agar masyarakat lebih mudah memperoleh BBM, sehingga aktivitas dan kegiatan masyarakat tidak terganggu. ”Saya lakukan ini untuk masyarakat Kota Palangka Raya. Bentuk kecintaan dan komitmen saya pada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, juru bicara pelangsir, Sugeng, mengatakan, kedatangan mereka sebagai bentuk kepedulian, lantaran susahnya mendapatkan jatah Pertalite. Mereka hanya ingin meminta solusi, terkait pembatasan saat membeli Pertalite maupun Biosolar.
”Kami ingin berkomunikasi secara baik dan mencari solusi supaya sama-sama bisa makan, sehingga tidak ada pembatasan pembelian BBM,” ujarnya.
Sugeng berharap bisa diberikan kemudahan mendapatkan BBM, lantaran hal itu menjadi mata pencaharian sehari-hari. ”Kami ingin ada kebijakan agar bisa melakukan pembelian BBM, sehingga bisa kembali beraktivitas,” ujarnya. (daq/ign)
