Berharap Kotim Pertahankan Opini WTP, Bupati: Jangan Terlena!

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap tahun ini bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI)
PERTEMUAN: Bupati Kotim Halikinnor memberikan sambutan saat pertemuan dengan BPK RI Perwakilan Kalteng di Rumah Jabatan Bupati Kotim, Selasa (5/4). (YUNI/RADAR SAMPIT)

SAMPIT – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berharap tahun ini bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) untuk tahun ke delapan.

“Kita mengharapkan bisa mempertahankan Opini WTP yang kedelapan kalinya,” kata Bupati Kotim Halikinnor.

Bacaan Lainnya

Laporan keuangan Kabupaten Kotim sudah memperoleh opini WTP tujuh kali berturut-turut, bahkan Kotim juga telah mendapat penghargaan tertinggi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia (Kemenkeu RI) karena berhasil  mempertahankan Opini WTP selama 5 tahun berturut-turut.

“Kotim berhasil mendapatkan penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan karena bisa mempertahankan WTP tersebut. Tahun ini yang kedelapan, saya berharap kotim bisa mempertahankan itu. Opini WTP itu menunjukkan pertanggungjawaban keuangan daerah sudah bagus, jadi tujuannya bukan WTP-nya tapi itu sebagai barometer,” terangnya.

Masing-masing kepala satuan organisasi perangkat daerah (SOPD) harus bisa meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang optimal, melaksanakan program dan kegiatan yang bisa menyejahterakan masyarakat, mengentaskan kemiskinan, perbaikan kesehatan dan ekonomi kerakyatan serta lebih inovatif.

Baca Juga :  Pelayanan Kesehatan Buruk, Pemkab Kotim Langsung Turunkan Tim Investigasi

“Kita jangan terlena dengan capaian saat ini, justru prestasi yang kita dapatkan selama ini harus diperhatikan, karena tantangan kedepan akan semakin berat sehingga kita dituntut untuk terus berinovasi,” tandasnya.

Demi tercapainya keinginan tersebut pemerintah setempat berupaya terus membenahi tata kelola birokrasi yang transparan dan akuntabel, demi bisa mempertahankan opini WTP dari BPK RI atas laporan pengelolaan keuangan dan aset daerah tahun anggaran 2021.

Pemerintah daerah memahami dan sepakat untuk terus melakukan perbaikan dan peningkatan. Dukungan semua pihak sangat dibutuhkan untuk mempertahankan serta meningkatkan capaian tersebut, khususnya dalam hal disiplin menyampaikan laporan sesuai aturan yang telah ditetapkan. (yn/yit)

Pos terkait