SAMPIT, radarsampit.com – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor langsung merespons protes warga Desa Luwuk Bunter terhadap pelabuhan tambang batu bara di wilayah itu. Dia berjanji akan menurunkan tim ke lapangan guna menginventarisasi persoalan.
”Pemkab akan turunkan tim melakukan inventarisasi masalah ini di lapangan. Apakah ini mengganggu warga sekitar dalam operasionalnya? Apalagi ini masuk dalam wilayah permukiman penduduk,” kata Halikinnor, Senin (29/4/2024).
Halikinnor menegaskan, keberadaan pelabuhan jangan sampai membuat kehidupan warga terganggu. Misalnya menimbulkan polusi udara, seperti debu hingga mengganggu lalu lintas akibat antrean truk batu bara yang masuk pelabuhan.
Menurutnya, protes dari masyarakat sangat wajar. Apalagi sebelumnya kehidupan warga tenang, tidak pernah terusik akibat aktivitas pelabuhan tersebut.
”Kita tidak menolak investasi, tapi bagaimana intinya investasi ini bisa aman dan tidak bermasalah dengan masyarakat setempat. Nanti kami akan turunkan tim untuk menelusuri apa yang diprotes warga. Kalau memang ada win-win solution, saya harap ini bisa diselesaikan,” tegasnya.
Halikinnor melanjutkan, kewenangan kabupaten dalam sektor itu memang minim. Karena itu, dia menginginkan dalam hal perizinan harus memperhatikan keberlanjutan kehidupan masyarakat sekitar. Apabila sejak awal sudah menimbulkan masalah, layak menjadi evaluasi bagi pemberi izin.
”Selain itu juga, kepada Dishub Kalteng harus melihat persoalan ini di lapangan, khususnya untuk adalalin (analisis dampak lalu lintas, Red),” ujarnya.
Halikinnor mengaku mendapat informasi pelabuhan itu merupakan tempat penumpukan batu bara dan menyalin ke tongkang. Sedangkan untuk lokasi penambangan berada di Kabupaten Katingan. Untuk ke pelabuhan di Desa Luwuk Bunter, diangkut menggunakan truk.
”Pada intinya, saya sebagai bupati menekankan dalam aktivitas ini tidak mengganggu warga sekitar dan lalu lintas. Kalaupun ada kendala, harus diselesaikan dengan warga sekitar supaya tidak jadi konflik ke depannya. Kita ini welcome investasi, tetapi jangan merugikan warga sekitar,” katanya.
Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kotim Rudi Kamislam mengatakan, pihaknya akan langsung menelusuri perizinan pelabuhan tersebut ke dinas terkait hingga ke pihak yang menerbitkan izin pelabuhan, amdal lingkungan, dan andalalin.
Seperti diberitakan, aktivitas pembangunan pelabuhan batu bara di wilayah Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, membuat masyarakat setempat gerah. Perusahaan tersebut dinilai tak pernah melakukan sosialisasi. Warga menyiapkan aksi di lapangan untuk memprotes keberadaan investasi tersebut.
Aksi warga dilatari kegiatan perusahaan yang tak pernah sosialisasi dan dinilai meresahkan, yakni menimbulkan kebisingan hingga dini hari saat pembongkaran batu bara dari truk. Selain itu, kegiatan itu juga mengganggu lalu lintas karena parkir truk yang menggunakan badan Jalan Tjilik Riwut, ruas Trans Kalimantan.
”Kami ini tidak pernah tahu untuk apa. Ternyata dalam perjalanannya digunakan untuk pelabuhan batu bara dan itu tidak diketahui oleh kami, warga sekitar. Sosialisasi secara resmi pihak perusahaan pun tidak ada,” kata Agus, warga setempat, Minggu (28/6/2024).
Agus menegaskan, masyarakat perlu kejelasan terkait keberadaan pelabuhan tersebut. Apalagi itu adalah pelabuhan batu bara yang dinilai berpotensi menimbulkan efek lingkungan di sekitar rumah penduduk yang radiusnya hanya puluhan meter dari areal pelabuhan.
”Ini harus disampaikan. Jangan sampai menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dan pemerintah yang memberikan izin? Masyarakat di sini akan sulit menerima itu,” katanya. (ang/ign)
