Sementara itu, Kepala Bagian Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kotim Rudi Kamislam mengatakan, pihaknya akan langsung menelusuri perizinan pelabuhan tersebut ke dinas terkait hingga ke pihak yang menerbitkan izin pelabuhan, amdal lingkungan, dan andalalin.
Seperti diberitakan, aktivitas pembangunan pelabuhan batu bara di wilayah Desa Luwuk Bunter, Kecamatan Cempaga, membuat masyarakat setempat gerah. Perusahaan tersebut dinilai tak pernah melakukan sosialisasi. Warga menyiapkan aksi di lapangan untuk memprotes keberadaan investasi tersebut.
Aksi warga dilatari kegiatan perusahaan yang tak pernah sosialisasi dan dinilai meresahkan, yakni menimbulkan kebisingan hingga dini hari saat pembongkaran batu bara dari truk. Selain itu, kegiatan itu juga mengganggu lalu lintas karena parkir truk yang menggunakan badan Jalan Tjilik Riwut, ruas Trans Kalimantan.
”Kami ini tidak pernah tahu untuk apa. Ternyata dalam perjalanannya digunakan untuk pelabuhan batu bara dan itu tidak diketahui oleh kami, warga sekitar. Sosialisasi secara resmi pihak perusahaan pun tidak ada,” kata Agus, warga setempat, Minggu (28/6/2024).
Agus menegaskan, masyarakat perlu kejelasan terkait keberadaan pelabuhan tersebut. Apalagi itu adalah pelabuhan batu bara yang dinilai berpotensi menimbulkan efek lingkungan di sekitar rumah penduduk yang radiusnya hanya puluhan meter dari areal pelabuhan.
”Ini harus disampaikan. Jangan sampai menimbulkan keresahan bagi warga sekitar. Bagaimana tanggung jawab perusahaan dan pemerintah yang memberikan izin? Masyarakat di sini akan sulit menerima itu,” katanya. (ang/ign)
