PALANGKA RAYA – Ratusan mahasiswa di Kota Palangka Raya turun ke jalan menggelar aksi unjuk rasa sebagai bentuk protes terhadap sejumlah kebijakan pemerintah, Senin (11/4). Massa juga mendesak pemerintah daerah mengendalikan harga pangan dan kebutuhan lainnya yang belakangan ini memberatkan perekonomian.
Peserta demo yang beraksi di Kantor DPRD Kalteng itu membentangkan berbagai spanduk sindiran dan protes berbagai kebijakan. Di antaranya, soal kelangkaan minyak goreng, kenaikan harga bahan bakar minyak, kenaikan, sampai wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI.
Massa meminta DPRD Kalteng mendesak pemerintah daerah segera mengusut tuntas kelangkaan minyak goreng. Selain itu, mengatasi kenaikan harga bahan pokok yang membuat perekonomian warga kian terbebani.
Kemudian, menuntut DPR RI agar mendesak Menteri ESDM menurunkan harga dan memberikan subsidi BBM pada masyarakat Indonesia, menuntut perwakilan DPR RI dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji kampanye Joko Widodo-Ma’aruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden, serta menolak kebijakan pemerintah pusat terkait kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11 persen.
Tuntutan lainnya, mendesak DPR RI membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat. Meminta dan mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria di Kalimantan Tengah.
Koordinator Aksi Wilianus Chandra Wijaya mengatakan, apabila tuntutan tersebut diabaikan, pihaknya akan kembali bergerak dengan jumlah massa lebih besar. Dia juga meminta DPRD Kalteng menyampaikan penolakan wacana penundaan Pemilu 2024 yang kerap digaungkan sejumlah pihak.
”Kami juga menuntut DPRD Kalteng mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga lainnya,” ujarnya.
Menanggapi tuntutan tersebut, Ketua DPRD Kalteng Wiyatno yang menerima para demonstran berjanji akan menyampaikan tuntutan mahasiswa. Di sisi lain, dia juga mengapresiasi sikap mahasiswa yang menggelar aksi dalam situasi kondisi panas untuk memperjuangkan keluhan rakyat.
