KUALA PEMBUANG, RadarSampit.com-Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Seruyan disoroti anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat, yakni Wakil Ketua DPRD Seruyan Bambang Yantoko.
Dirinya menyarankan, agar kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) tekait, menerapkan sistem jemput bola untuk meningkatkan PAD di tahun 2023 ini.
“Saya sarankan kepada Pemkab Seruyan melalui dinas terkait melakukan program jemput bola pada setiap sumber PAD guna memaksimalkan pendapatan,”ujarnya, Senin (9/1).
Menurutnya, upaya jemput bola dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan upaya lainnya, dinas terkait dengan cara turun kelapangan secara langsung untuk menarik retribusi dari setiap sektor PAD yang ada.
“Hal ini juga sebagai upaya mengatasi persoalan selama ini, dimana banyak retribusi PAD yang belum terserap secara maksimal. Misalnya pada perusahaan besar swasta yang sering telat dan enggan bayar pajak,”ungkap Bambang.
Politikus Partai Golkar itu melanjutkan, untuk mengoptimalkan upaya atau program jemput bola ini hendaknya Pemkab Seruyan melibatkan pihak terkait lainnya baik dari itu dari Kejari, Polri guna melakukan pendampingan. “Bahkan jika perlu pendampingan dari DPRD kami juga siap,” tegasnya.
Bambang menegaskan, pihaknya dari legislatif tidak menginginkan di tahun 2023 ini kondisi keuangan daerah terpuruk seperti tahun sebelumnya, salah satunya akibat PAD yang tidak terserap maksimal, sehingga berdampak pada perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
Sementara itu sebelumnya, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Seruyan Sukardi menyatakan, di tahun 2023 pendapatan asli daerah (PAD) kemungkinan akan mengalami pengurangan kurang lebih Rp 20 Miliar.
Hal ini berkaitan dengan rencana dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) yang akan mengambil alih RSUD Hanau sebagai rumah sakit kelas B. “Secara otomatis jika rencana tersebut disetujui, tentu PAD dari pelayanan dan sebagainya yang bersumber dari rumah sakit tersebut yang tiap tahunnya sekitar 20 miliar itu akan terpangkas,” ujarnya.
Kendati demikian lanjut Sukardi, untuk menutupi pengurangan PAD tersebut, pihaknya akan mencoba menggali potensi-potensi baru yang bisa dimanfaatkan sebagai pendapatan asli daerah. Seperti pajak perhotelan, pajak perkebunan dan lain sebagainya yang diharapkan di tahun 2023 bisa dimaksimalkan. “Termasuk dalam hal ini kita memaksimalkan sumber PAD yang sudah ada seperti dari PBS dan sektor pariwisata,” tambahnya.
Selain itu dikatakan, kemungkinan di tahun 2024 mendatang PAD akan mengalami penambahan, hal ini berkaitan dengan adanya wacana pengalihan pengelolaan pajak yang saat ini dikelola Pemprov menjadi dikelola pemerintah daerah/kota. “Ini informasi terakhir yang saya dapatkan, semoga tidak ada perubahan,” tandasnya. (rk2/gus)
