“Karena itu, dalam workshop ini kami mengundang perwakilan dari seluruh puskesmas yang ada di Kotim yang berjumlah 21 puskesmas, 2 RS Pratama, 12 Klinik Pratama dan 20 perwakilan Tim Pembina Cluster Binaan Dinas kesehatan Kotim,” ujarnya.
Lebih lanjut Umar mengatakan, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara eksternal dapat dilakukan melalui penilaian akreditasi yang wajib dilaksanakan oleh seluruh fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.
Untuk akreditasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 34 tahun 2022 Pasal 3 menyatakan bahwa setiap Puskesmas, Klinik, Laboratorium Kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG wajib dilakukan akreditasi.
“Akreditasi ini wajib dilakukan semua Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjutan (FKTL) atau setara dengan rumah sakit, sebagai upaya dalam meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien,” ujarnya.
Selain itu, untuk meningkatkan perlindungan bagi sumber daya kesehatan dan meningkatkan tata kelola organisasi dan tata kelola pelayanan di FKTP.
“Proses akreditasi Puskesmas di Kotim sudah dilakukan sejak tahun 2015 sampai tahun 2024, dari 21 puskesmas diperoleh hasil 17 puskesmas dengan predikat paripurna, 3 puskesmas dengan predikat utama dan 1 puskesmas dengan perdikat madya,” kata Umar.
Sedangkan proses akreditasi klinik swasta/pemerintah dilakukan sejak tahun 2023 sampai tahun 2024 dengan hasil 14 klinik dengan predikat paripurna, 4 klinik dengan predikat utama dan masih terdapat 21 klinik belum terakreditasi, sedangkan TPMD dan TPMDG belum ada yang terakreditasi.
Berdasarkan hasil pemantauan melalui aplikasi Mutu Fasyankes, upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan secara internal yaitu kewajiban untuk menerapkan INM (Indikator Nasional Mutu) dan Insiden Keselamatan Pasien (IKP), masih terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang tidak melakukan pelaporan secara rutin.
“Untuk meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan dan manajemen di FKTP dalam menerapkan prinsip pemantauan mutu, maka perlu adanya kegiatan workshop penguatan kapasitas FKTP melalui pemantauan mutu,” ujarnya.
