SAMPIT, radarsampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) akan menambah depo sampah di Perumahan Wengga Kecamatan Baamang dan Jalan Sawit Raya Mentawa Baru Ketapang mulai April mendatang.
Proyek pembangunan akan dilelang pada Maret, sedang pekerjaan akan start pada April 2023.
Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kotim Machmoer mengatakan, Perumahan Wengga Metropolitan di Kelurahan Baamang Barat merupakan kawasan padat permukiman sehingga perlu dibangun depo.
“Depo di Kota Sampit masih sangat minim dan perlu terus ditambah seiring dengan pertambahan jumlah penduduk,” katanya.
Pemkab Kotim telah menyediakan empat depo besar di Jalan Pelita, Tartar dan belakang Swalayan Bintang. Ketiga depo besar ini berlokasi di wilayah Kecamatan MB Ketapang dan satu depo besar lainnya di Jalan Cristopel Mihing, Kecamatan Baamang.
Untuk mengatasi kekurangan depo di Kecamatan Baamang, DLH Kotim menyediakan depo mini Jalan Tidar, Jalan Sampurna, Jalan Antang, dan Jalan Kopi Selatan.
Di tahun 2022 lalu, DLH Kotim juga telah membangun TPS terpadu di Kelurahan Parenggean dan Samuda, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan. Pembangunan menggunakan sumber dana alokasi khusus (DAK) masing-masing sebesar Rp 650 juta.
Machmoer mengatakan, penambahan pembangunan depo diharapkan dapat mengurangi kebiasaan buruk masyarakat yang membuang sampah sembarangan dengan alasan tak disediakan TPS atau depo.
“Sepanjang Jalan Jenderal Sudirman memang belum tersedia depo, jadi sampai sekarang masih saja ada masyarakat yang buang sampah sembarang ke jalur lingkar selatan dan jalan-jalan sepi. Selama ini DLH Kotim hanya menyediakan kontainer di Jalan Sawit Raya yang tidak cukup menampung sampah. Semakin bertambah jumlah penduduk, masyarakat yang membuang sampah pasti akan terus mengalami peningkatan sehingga pembangunan depo di Jalan Sawit Raya dan Jalan Wengga Metropolitan perlu disediakan,” ujarnya.
Depo di Jalan Sawit Raya berukuran panjang 10 meter, lebar 6 meter dan tinggi 6 meter. Depo dibangun di atas lahan milik masyarakat yang sudah dihibahkan ke pemerintah daerah dan sudah melalui proses kajian teknis di lapangan.
