SAMPIT, radarsampit.com – Sejumlah kendala dihadapi oleh Tim Terpadu (Timdu) Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) selama tahun 2022. Tahun ini, Tim P4GN Kotim menyusun rencana aksi.
“Tujuan diadakannya rapat kerja Tim Terpadu P4GN ini yaitu untuk menyusun rencana aksi Tim Terpadu P4GN Kotim tahun 2023, sehingga pencegahan penyalahgunaan dan pemberantasan narkotika di Kotim akan lebih efektif dilaksanakan,” ujar Ketua Umum Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotim Irawati, Rabu (15/2).
Bupati Kotim telah menetapkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0287/HUK-KESBANGPOL/2021 tentang penetapan kepengurusan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) Kotim masa bakti 2021-2024 serta Keputusan Bupati Kotawaringin Timur 188.45/0349/HUK/KESBANGPOL/2021 tentang penetapan Tim Terpadu P4GN di Kotim tahun 2021-2024. Akan tetapi dalam melaksanakan tugasnya, tim terpadu masih belum optimal karena berbagai kendala.
“Sosialisasi hanya dilaksanakan tiga kali dalam setahun dengan jumlah sasaran yang terbatas yaitu untuk ASN Satpol PP dan untuk belajar di SMK 1 Sampit serta SMP 1 Sampit,” kata Irawati.
Deteksi dini melalui tes urine hanya dilaksanakan dua kali dalam setahun dalam jumlah yang terbatas, yakni 773 orang pegawai di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Parenggean dan Cempaga Hulu dan dinyatakan positif 11 orang atau 1,42 persen.
“Selain itu juga, kapasitas pelayanan rehabilitasi korban narkoba di Rumah Sakit dr Murjani belum memenuhi standar yang ditetapkan oleh BNN atau BNNP,” tambahnya.
Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dalam hal kemampuan maupun jumlah untuk penanganan permasalahan narkoba, serta sarana dan prasarana belum memadai.
Sebagai upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika ini, Pemerintah Kotim juga telah menetapkan Peraturan Daerah Kotim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya.
“Dasar hukum sebenarnya sudah mencukupi, tinggal dukungan dana SDM serta sarana dan prasarana yang harus ditingkatkan,” tuturnya.
Tim Terpadu P4GN Kotim melibatkan Polres Kotim, Kodim 10 15 Sampit, Kejari Kotim, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Satpol PP, Kepala Lapas kelas IIB Sampit, Kesbangpol, Bagian Hukum Setda Kotim, dan Bagian Kesra Setda.
“Sampai saat ini dana hibah untuk BNK juga sudah disediakan untuk membiayai kegiatan tim meskipun belum sepenuhnya terpenuhi secara maksimal,” imbuhnya.
Guna mencegah semakin berkembangnya masalah narkoba di Kotim dan untuk mewujudkan visi Kotim terwujudnya Kabupaten Kotim yang mandiri, maju dan sejahtera, maka pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Kotawaringin Timur sangat diperlukan sehingga persyaratan dan proses yang mendukung harus segera diprioritaskan.
“Rapat kerja Tim Terpadu P4GN hari ini menjadi salah satu langkah praktis dalam pencegahan berkembangnya narkoba di Kotim sehingga saya berharap rapat kerja ini akan melaksanakan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh timdu yang akan didukung oleh instansi dan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait di tahun 2023,” tandasnya. (yn/yit)
