SAMPIT – Pemerintah pusat hingga daerah diminta melakukan intervensi terhadap harga tandan buah segar (TBS) yang terjun bebas akibat larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil). Hal itu penting agar petani sawit tidak semakin terpuruk, mengingat sektor tersebut menjadi harapan hidup sebagian warga Kotim.
Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kotim Paisal Darmasing mengatakan, sebagian masyarakat Kotim menggantungkan hidupnya dengan menjadi petani kelapa sawit. Sebelumnya, harga TBS per kilogram rata-rata di atas Rp 3.000. Namun, sejak kebijakan pemerintah pusat melarang ekspor minyak goreng termasuk CPO, harga jual sawit ke pabrik turun hingga 50 persen.
Menurut Paisal, kondisi demikian memang sengaja didesain dengan harapan menekan pemerintah pusat untuk membuka kembali kran ekspor. Karena itu, pemerintah perlu turun tangan melakukan intervensi dengan menegakkan aturan mengenai ketentuan dan ketetapan harga beli TBS dari masyarakat.
Sebagai informasi, minat masyarakat untuk berkebun kelapa sawit dalam beberapa tahun terakhir cukup tinggi. Meski harga kelapa sawit tidak stabil, namun masyarakat tetap yakin komoditas itu mampu diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraannya.
Kebijakan pelarangan ekspor diyakini hanya sementara. Saat ini, di Kotim terdapat 46 perusahaan besar swasta perkebunan kelapa sawit dan 10 perusahaan besar swasta lintas kabupaten dengan satu perusahaan besar swasta karet.
Jumlah pabrik pengolahan kelapa sawit sebanyak 35 unit dan pengolahan karet satu unit pabrik. Luas perkebunan rakyat, khususnya komoditas kelapa sawit di Kotim mencapai 24.894,46 hektare dengan perkiraan produksi CPO sebanyak 28.739,11 ton.
Kardi, salah satu pemilik kebun sawit merasakan dampak turunnya harga TBS. Sebelumnya, dalam sebulan rata-rata dia bisa menghasilkan tiga ton sawit dan dijual dengan harga Rp 3.000 per kilogram, sehingga total penghasilannya Rp 9 juta per bulan.
Sejak beberapa pekan terakhir, untuk sekali panen, Kardi hanya mendapatkan sekitar Rp 6,5 juta dengan harga di bawah Rp 2.500 per kilogram.
