PALANGKA RAYA. radarsampit.com – Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran mengeluarkan ancaman terhadap perusahaan yang berinvestasi di wilayah yang dipimpinnya. Dia menggugat kepedulian perusahaan terhadap infrastruktur, terutama jalan rusak.
Agustiar menginstruksikan seluruh jajarannya menutup sementara akses mobilisasi perusahaan jika terbukti tidak kooperatif atau tidak memberikan kontribusi terhadap perbaikan jalan.
Secara khusus, Agustiar meminta perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Gunung Mas, diaudit secara menyeluruh terkait program Corporate Social Responsibility (CSR) yang dijalankan. Hal ini dilakukan guna memastikan kewajiban sosial perusahaan terhadap masyarakat benar-benar dilaksanakan sesuai aturan dan transparan.
Pernyataan itu dikeluarkan Agustiar sebagai respons kerusakan jalan di ruas Palangka Raya – Kuala Kurun. Untuk langkah jangka pendek, kendaraan yang melintasi jalur tersebut kini dibatasi hanya untuk kendaraan dengan berat maksimal 10 ton, meskipun sebenarnya standar idealnya adalah 8 ton.
Sebagai solusi jangka panjang, Pemprov Kalteng mempersiapkan pembangunan jalan khusus perusahaan dari Simpang Tengkong menuju Mengkutup, yang akan menjadi koridor tersendiri bagi kendaraan angkutan berat milik perusahaan.
”Saya selaku Gubernur memberikan stressing terhadap perusahaan yang tidak kooperatif. Sangat disesalkan masih ada pihak swasta yang abai terhadap kondisi jalan, padahal mereka turut menyebabkan kerusakan akibat aktivitas kendaraan berat,” katanya.
”Perusahaan yang menggunakan jalan itu juga harus bertanggung jawab. Jangan hanya memanfaatkan, tapi tidak mau ikut memperbaiki,” tegasnya lagi, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Pembahasan Pengaturan Lalu Lintas Angkutan Hasil Perkebunan, Kehutanan, dan Pertambangan di Aula Eka Hapakat, Kantor Gubernur Kalteng, kemarin.
Terkait kondisi jalan rusak di Kalteng, khususnya ruas Palangka Raya – Bukit Liti – Bawan – Kuala Kurun, Agustiar menegaskan, pemerintah daerah berada dalam posisi yang tidak mudah. Pemerintahan kerap menjadi sasaran kritik, baik dari masyarakat maupun pemerintah pusat.
