SAMPIT, radarsampit.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kotawaringin Timur (Kotim) menekankan kepada pemerintah setempat melalui dinas terkait, agar pro aktif menertibkan persoalan sosial. Seperti keberadaan pengamen anak-anak, gelandangan serta pengemis (gepeng) di Kota Sampit.
Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kotim Handoyo J Wibowo, menilai, penanganan masalah sosial tersebut selama ini masih terkesan setengah hati.
“Dinas terkait harus pro aktif melakukan penindakan, terutama kita sekarang bahkan sudah sejak lama memiliki peraturan daerah berkaitan dengan penindakan gepeng ini. Saat ini mulai banyak lagi berkeliaran di persimpangan lampu merah. Jangan setengah hati kalau urusan seperti ini. Kalau mau selesaikan secara tuntas dan beres, “ujarnya.
Dilanjutkannya, seperti keberadaan pengamen anak-anak yang biasanya di persimpangan traffic light yang selalu mendatangi di samping kendaraan bermotor, sehingga bisa membahayakan, mengingat jangka waktu menyala lampu yang terbilang pendek.
Selain itu pihaknya juga mengimbau masyarakat agar mentaati Perda Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 10 Tahun 2021 tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Pada Pasal 22 Huruf B, yaitu Setiap Orang dan atau Badan dilarang memberi uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada badut, pengemis, pengamen, pengelap mobil dan kegiatan lainnya di fasilitas umum, di persimpangan dan atau kawasan jalan.
Handoyo menambahkan, apabila melanggar dapat dikenakan Pasal 23 Sanksi Administratif dan Pasal 38 Ayat (3) dan Ayat (4) dengan ketentuan pidana. BIsa kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau denda paling banyak Rp25 juta.
“Gepeng ini terus bermunculan karena selalu diberi uang oleh masyarakat, sehingga mereka menjadi malas mencari pekerjaan lain. Meskipun selalu tertibkan, akan ada lagi bermunculan gepeng lainnya,”pungkas Politikus Demokrat ini.(ang/gus)
