Harga Pasir di Sampit Bikin Warga Menjerit, Pemkab Diminta Turun

galian-c
Ilustrasi. (net)

SAMPIT, radarsampit.com – Operasi aparat kepolisian terhadap tambang galian C di Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), dimanfaatkan sejumlah pihak untuk mengeruk keuntungan dengan menaikkan harga pasir uruk dan cor hingga seratus persen. Parahnya, penjual yang memanfaatkan momentum itu disinyalir sama-sama tidak mengantongi izin.

Kondisi demikian membuat sejumlah sopir hingga warga yang memerlukan material bangunan tersebut menjerit. Di sisi lain, hal tersebut juga bakal berpengaruh terhadap proyek pemerintah daerah juga akan berjalan. Saat ini hanya satu tambang galian C yang beroperasi di Jalan Jenderal Sudirman km 11 Sudirman.

Bacaan Lainnya
Gowes

”Saya pusing. Bikin rumah materialnya sulit untuk pasir dan tanah uruk. Kalaupun ada harganya mahal sekali. Sekarang tanah uruk saja sudah  Rp450 ribu. Naiknya berlipat ganda,” kata Johan, salah seorang warga Kotim, Rabu (29/3).

Johan melanjutkan, biaya pembangunan pun akan membengkak ketika harga material terus naik. Dia berharap harga di pasaran bisa dikendalikan pemerintah agar tidak kian mencekik. Awalnya harga pasir uruk dan cor masih di bawah Rp280 ribu per ritnya.

Baca Juga :  Gempa Bumi Guncang Selatan Jabar, Getarannya Terasa di Jabodetabek hingga Trenggalek

Tingginya harga material bangunan tersebut jadi sorotan aktivis Kotim Audy Valent. Menurutnya, momentum kelangkaan pasir itu digunakan pengusaha untuk mengeruk keuntungan sebesar-besarnya.

”Pemerintah daerah harus turun tangan cek ke lapangan. Sepertinya pengusaha galian C yang masih bisa jalan menggunakan aji mumpung. Ini akan mengacaukan sistem penjualan, khususnya material galian C,” ujar Audy.

Menurut Audy, harga saat ini mulai di atas Rp450 ribu untuk tanah uruk, sedangkan pasir cor Rp850 ribu lebih. Padahal, sebelumnya harga tanah uruk rata-rata Rp250 per rit, sedangkan pasir cor Rp550-600 ribu. Hal itu juga dinilai akan berpengaruh terhadap proyek pemerintah.

”Tidak berapa lama lagi proyek pemerintah anggaran 2023 akan dilaksanakan, khususnya proyek fisik. Apabila tidak ada juga pengendalian harga seperti semula, yang jadi korban adalah kontraktor dan bisa jadi akan ada proyek mangkrak yang disebabkan anggarannya membengkak,” ujarnya.



Pos terkait