Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi mengatakan, kesiapan pengawas pemilu menjadi modal penting dalam melakukan pengawasan terhadap ribuan tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di Kalteng.
Di sisi lain, pengawasan partisipasi masyarakat tetap diperlukan, seperti memberikan informasi atau laporan saat ada pelanggaran.
Dalam mencegah kecurangan pilkada, petugas yang disiagakan mulai dari tingkat desa hingga kecamatan. Rinciannya, pengawas kecamatan sebanyak 408 orang, pengawas kelurahan desa (PKD) 1.571 orang, dan pengawas TPS 4.446 orang.
Satriadi menambahkan, pihaknya saat ini masih dalam pengawasan kampanye. Selain itu, tetap berupaya mencegah potensi pelanggaran, baik administrasi hingga pidana.
Menurutnya, pelanggaran pilkada yang biasanya rawan terjadi, yakni politik uang, netralitas ASN, kampanye hitam, termasuk soal isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Pelaksanaan pilkada yang digelar serentak, jadi tantangan dalam pengawasan yang kian kompleks dan meluas.
”Kami mengajak semua pihak tanpa terkecuali untuk bersama-sama mengawasi pelaksanaan pilkada dan melaporkan jika menemukan adanya pelanggaran pemilu,” katanya. (ang/ign)
