SAMPIT, radarsampit.com – Instruksi Gubernur Kalteng Sugianto Sabran agar harga gas elpiji subsidi tak membebani masyarakat tak mempan menurunkan harga di lapangan. Dua pekan setelah perintah itu turun, tak ada gelagat aparat terkait maupun tim yang dibentuk melakukan penertiban agar harga bisa normal sesuai harga eceran tertinggi (HET).
Pantauan Radar Sampit, masih banyak pedagang di tingkat pangkalan yang menjual elpiji tiga kilogram di atas HET. Mulai dari kisaran Rp 25 ribu, Rp 33 ribu, dan Rp 35 ribu per tabung. Parahnya, di tingkat pedagang eceran, harga gas elpiji dijual Rp 45 ribu, Rp 47 ribu, hingga Rp 50 ribu.
Sesuai SK Bupati Kotim Nomor 188.45/a92/Huk-SDA/2022, harga eceran tertinggi untuk penjualan gas elpiji 3 kg di tingkat pangkalan dijual sebesar Rp 22 ribu. HET itu naik dibandingkan beberapa tahun yang lalu yang masih di harga Rp 18.250 per tabung.
Pengamatan Radar Sampit, tabung berwarna hijau dan juga dikenal dengan sebutan gas melon itu menjadi incaran masyarakat dan membuka kesempatan bagi oknum untuk memainkan harga dan membaginya ke pedagang eceran yang rela membeli dengan harga lebih mahal. Akibatnya, harga di pasaran naik berkali lipat.
”Jangankan hitungan hari, hitungan jam saja gas elpiji sudah ludes terjual. Setiap datang tabung gas elpiji, pangkalan jualannya sebentar. Kalau sudah habis, ya tutup, gak jualan. Saya yang warga sekitar saja bisa tak kebagian, padahal tetangga,” kata Dewi, warga Kelurahan Baamang Hilir.
Dewi juga mengaku heran harga gas elpiji yang tak merata di pasaran. Dia sebagai pengguna gas elpiji kesulitan mencari gas elpiji, karena barang langka dan mahal.
”Saya enggak ngerti, beli elpiji Rp 45 ribu di pedagang eceran. Kok bisa semahal ini? Selisihnya dua kali lipat. Seminggu saja dipakai masak boros sekali dan cepat habis,” katanya.
Dia membuktikan dugaan masyarakat bahwa gas elpiji tak sesuai timbangan (3 kg). Penggunaan gas elpiji yang biasanya dapat bertahan 14 hari, kini tidak sampai 10 hari. Padahal, pemakaiannya normal.
”Saya merasa pemakaian mulai boros sekitar tiga bulanan ini, saat harga gas elpiji semakin naik. Saya yakin banget ini gas elpiji tak pas 3 kg beratnya. Mana segelnya juga tak ada. Kalaupun ada segelnya itu juga gak rapat. Yang seperti ini bisa-bisa jadi kesempatan oknum mengurangi timbangan gas elpiji,” katanya.
Persoalan elpiji yang seakan tak ada solusi membuat masyarakat resah. ”Ke mana pemerintah selama ini? Pedagang eceran yang berani menjual harga tinggi itu adem ayem saja, tidak ada tindakan atau diberikan sanksi. Padahal, pedagang eceran terlihat lebih banyak menjual gas elpiji, sementara pangkalan yang resmi malah keseringan tutup setiap dicari,” ujar Lestari, warga lainnya.
Menurutnya, pemerintah harus membuat aturan khusus untuk pedagang eceran yang berjualan gas elpiji. Jika hal itu tidak dilakukan, harga gas elpiji semakin dijual sewenang-wenang tanpa batas kewajaran. Perampokan terhadap hak rakyat tak mampu seolah terus dilanggengkan.
”Harga yang dijual itu sudah kelewatan dan sudah tak wajar. Kalau pemerintah tidak bisa menindak dan mengambil sikap, lebih baik hentikan saja subsidi elpiji. Jadi, tak ada lagi oknum yang memanfaatkan barang subsidi untuk meraup keuntungan, sementara kita sebagai warga kesulitan mencarinya,” ujarnya.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebelumnya menegaskan, tak menginginkan adanya permainan harga elpiji subsidi. Pasalnya, persoalan perbedaan harga akan berdampak secara nasional.
”Kasihan Presiden didemo masyarakat karena aparatur pemerintah tidak kompak. Ada pangkalan dan agen nakal, Pertamina tangkap dan berikan sanksi tegas,” katanya, 26 September lalu.
