”Saya merasa pemakaian mulai boros sekitar tiga bulanan ini, saat harga gas elpiji semakin naik. Saya yakin banget ini gas elpiji tak pas 3 kg beratnya. Mana segelnya juga tak ada. Kalaupun ada segelnya itu juga gak rapat. Yang seperti ini bisa-bisa jadi kesempatan oknum mengurangi timbangan gas elpiji,” katanya.
Persoalan elpiji yang seakan tak ada solusi membuat masyarakat resah. ”Ke mana pemerintah selama ini? Pedagang eceran yang berani menjual harga tinggi itu adem ayem saja, tidak ada tindakan atau diberikan sanksi. Padahal, pedagang eceran terlihat lebih banyak menjual gas elpiji, sementara pangkalan yang resmi malah keseringan tutup setiap dicari,” ujar Lestari, warga lainnya.
Menurutnya, pemerintah harus membuat aturan khusus untuk pedagang eceran yang berjualan gas elpiji. Jika hal itu tidak dilakukan, harga gas elpiji semakin dijual sewenang-wenang tanpa batas kewajaran. Perampokan terhadap hak rakyat tak mampu seolah terus dilanggengkan.
”Harga yang dijual itu sudah kelewatan dan sudah tak wajar. Kalau pemerintah tidak bisa menindak dan mengambil sikap, lebih baik hentikan saja subsidi elpiji. Jadi, tak ada lagi oknum yang memanfaatkan barang subsidi untuk meraup keuntungan, sementara kita sebagai warga kesulitan mencarinya,” ujarnya.
Gubernur Kalteng Sugianto Sabran sebelumnya menegaskan, tak menginginkan adanya permainan harga elpiji subsidi. Pasalnya, persoalan perbedaan harga akan berdampak secara nasional.
”Kasihan Presiden didemo masyarakat karena aparatur pemerintah tidak kompak. Ada pangkalan dan agen nakal, Pertamina tangkap dan berikan sanksi tegas,” katanya, 26 September lalu.
Dia melanjutkan, Tim Satgas Pangan harus melakukan pengawasan berkaitan dengan komoditas yang memengaruhi inflasi. Tim Satgas Pengawasan Migas juga harus turun.
”Di pangkalan, HET Rp 22 ribu, masa sampai dijual Rp 45 ribu – Rp 50 ribu per tabung? Kami cek di Sebabi, ada yang jual Rp 38 ribu – Rp 40 ribu,” ujarnya.
Sugianto menegaskan, pemerintah telah melarang penjualan gas elpiji subsidi di warung eceran. Akan tetapi, karena tim pengawasan tak berjalan memberikan teguran ataupun sanksi, pedagang eceran bebas berjualan elpiji.
