Jangan Perparah Biang Bencana! Hutan Hilang, Masyarakat Kian Sengsara

ilustrasi hutan
Ilustrasi hutan. (M Faisal/Radar Sampit)

SAMPIT, radarsampit.com – Ancaman terhadap hutan di wilayah Desa Tumbang Ramei, Kecamatan Antang Kalang, harus disikapi serius. Apabila masalah tak selesai, konflik antara perkebunan dengan masyarakat bakal kian membesar. Selain itu, gundulnya hutan akan memperparah bencana dan jadi nestapa bagi masyarakat akibat hilangnya penyangga kehidupan.

”Jika tidak diselesaikan, hanya akan menambah potensi konflik antara masyarakat dengan perusahaan. Dampak kerusakan juga akan dialami masyarakat. Bukan hanya kerusakan lingkungan, tapi juga sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang berasal dari hutan,” kata Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Kalteng Bayu Herinata, Senin (24/10).

Bacaan Lainnya

Seperti diberitakan, kawasan hutan seluas sekitar 4.000 hektare di Desa Tumbang Ramei terancam hilang. Pemerintah menerbitkan izin usaha perkebunan di areal tersebut untuk PT Bintang Sakti Lenggana (BSL).

Kepala Desa Tumbang Ramei, BPD, dan masyarakat kompak menolak dibabatnya hutan. Warga bersikukuh mempertahankan hutan dan tak ingin memperjualbelikan lahan di desa itu. Sebagai bentuk protes, warga sempat menyurati Bupati Kotim Halikinnor, menolak izin baru PT BSL.

Baca Juga :  Jalan Lingkar Selatan Sampit Rusak Parah, Saatnya Perusahaan Bantu Rakyat

Herinata menuturkan, perjuangan masyarakat Desa Tumbang Ramei harusnya perlu didukung penuh semua pihak, terutama Pemkab Kotim. Hal itu merupakan upaya untuk menjaga dan mempertahankan hutan yang kian kritis.

Dia menuturkan, Pemkab Kotim harus tegas mencegah pembukaan areal hutan yang menjadi penyangga kehidupan di wilayah hulu tersebut. Perjuangan warga harus diapresiasi, karena merupakan upaya kongkrit yang dilakukan masyarakat adat mencegah kerusakan lingkungan dan mencegah bencana yang saat ini marak terjadi.

Herinata mendesak Pemkab Kotim melakukan evaluasi terhadap Izin Usaha Perkebunan (IUP) dan HGU perusahaan PT Bintang Sakti Lenggana. Pasalnya, penerbitan izin tersebut harusnya bisa memastikan tidak ada lagi hak masyarakat yang terampas di dalam areal izin yang diberikan.

Pos terkait

1 Komentar

Komentar ditutup.