SAMPIT, radarsampit.com – Kepala desa dan lurah sebagai ujung tombak pemerintahan diminta untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Guna mendorong peningkatan tersebut, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menggelar dialog kebangsaan dalam rangka sosialisasi pendidikan wawasan kebangsaan di Gedung Wanita Sampit, Senin (20/3).
Kepala Badan Kesbangpol Kotim Sanggul L Gaol menyebut dialog mengenai wawasan kebangsaan dirasa penting, terutama pada situasi yang penuh tantangan seperti saat ini. Salah satunya adalah tantangan teknologi.
“Perkembangan teknologi selain sebagai sesuatu yang akan mempermudah kehidupan saat ini, namun di sisi lain juga membuka celah untuk memberi kemudahan masuknya paham-paham yang berseberangan dengan nilai-nilai Pancasila di tengah-tengah masyarakat,” ujarnya.
Oleh karena itu, kepala desa harus mempunyai karakter kebangsaan yang kuat dan tangguh. Jika tidak, sangat dimungkinkan dengan kewenangan yang luas tersebut kepala desa dapat mengabaikan pembangunan karakter kebangsaan masyarakatnya atau bahkan membawa masyarakat pada sebuah idealisme yang melenceng dari ideologi Pancasila.
“Seluruh masyarakat di desa harus mempunyai kesadaran yang kuat bahwa mereka juga merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tuturnya.
Regulasi yang mengatur tentang pemerintahan desa saat ini juga memiliki peranan yang strategis dalam membangun wawasan kebangsaan. Regulasi dengan pemerintahan desa saat ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan aturan sebelumnya.
“Kepala desa diharapkan bukan hanya menjadikan Pancasila sebagai jargon, namun harus mampu menjadi teladan dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan, sehingga mampu membawa masyarakatnya untuk menjauhi sikap-sikap dekonstruksi yang belakangan ini muncul sebagai tanda kemerosotan rasa paham dan semangat kebangsaan,” ungkapnya.
Sanggul membeberkan, indikasi yang muncul akhir-akhir ini yaitu menonjolkan kepentingan kelompok dan golongan sendiri dengan mengorbankan kepentingan bangsa dan negara.
