PALANGKA RAYA, radarsampit.com – Kisruh internal Kalteng Putra yang berujung degradasi ke Liga 3 berpotensi kian panjang. Apalagi persoalan itu sudah dilaporkan ke aparat kepolisian. Manajemen dan pemain saling bantah dan berpegang pada sikapnya masing-masing.
Shahar Ginanjar, perwakilan pemain Kalteng Putra memastikan keterlambatan pembayaran gaji memang terjadi, yakni satu sampai dua bulan dengan nilai bervariasi. Hal itu sekaligus membantah klaim manajemen Kalteng Putra yang menyebut keterlambatan tak sampai 1-2 bulan.
”Benar, ada keterlambatan. Kami seluruhnya ingin beraudiensi, tetapi tak difasilitasi,” ujar Shahar, Minggu (28/1/2024).
Shahar menuturkan, setelah pertandingan melawan Persipura di Stadion Tuah Pahoe, para pemain membuat surat pernyataan dan kesepakatan bersama terkait pembayaran gaji.
Akan tetapi, lanjutnya, pihak lain menolak dan tidak ada kepastian mengenai pembayaran, sehingga pemain menyatakan tidak akan turun saat pertandingan away melawan PSCS Cilacap di Stadion Wijaya Kusuma Sabtu (27/1/2024) lalu.
”Itulah akhirnya tidak hadir ke Cilacap. Para pemain masih berkomitmen tetap ada di mes, hingga liga dua selesai, karena masih ada laga home lawan Persekat Tegal 3 Februari. Tetapi ada hal lain, sehingga meninggalkan mes jika tak bermain lawan Cilacap untuk mencegah hal-hal tak diinginkan,” ungkapnya.
Shahar juga membantah klaim manajemen yang menyebutkan tiket para pemain sudah dibeli untuk terbang ke Cilacap. Pihaknya tak menerima informasi mengenai tiket yang sudah dibeli tersebut.
Ketua YLBHI-LBH Palangka Raya Arto Nugroho mengatakan, pemain Kalteng Putra memiliki hak yang harus dipenuhi berupa honor atau gaji. Alasan gaji yang ditahan sampai karena performa pemain dinilai tidak semangat, tak bisa jadi alasan yang dapat dibenarkan secara hukum.
Terkait pelaporan 23 pemain ke Polda Kalteng akibat unggahan soal gaji di media sosial, menurutnya, unggahan pemain merupakan bagian dari kebebasan ruang berpendapat. Apabila hal tersebut diproses secara hukum, akan berujung pada kriminalisasi.
