NANGA BULIK – Kabupaten Lamandau jadi salah satu kabupaten di Kalimantan Tengah yang menjalani verifikasi lapangan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (PPA) untuk penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya (APE) tahun 2021. Namun pandemi Covid-19 membuat verifikasi lapangan kali ini berbeda dari biasanya, verifikasi dilaksanakan melalui video converence.
Anugerah Parahita Ekapraya merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran para pemimpin kementrian lembaga dan pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui strategi pengarusutamaan gender.
“Sebagai salah satu komitmen keadilan gender harus mewarnai setiap kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan daerah. Bahkan, tuntutan tersebut semakin kita rasakan karena keadilan gender dijadikan salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan pembangunan,” ujar Bupati Lamandau Hendra Lesmana sebagaimana isi pidatonya yang dibacakan oleh Sekda Lamandau Irwansyah.
Menurutnya di Kabupaten Lamandau, kesetaraan gender ini sudah tertuang dalam misi daerah dan sudah diorientasikan dalam semua kebijakan pembangunan. Daerah yang berwawasan gender. “Indeks pembangunan gender sendiri telah masuk dalam RPJMD. Indeks pembangunan gender Kabupaten Lamandau pada tahun 2020 sebesar 91,90 dari target 92,02 dan mempunyai renstra yang sudah memuat responsif gender,” jelasnya.
Kemudian sudah terbentuk kelompok kerja pengarusutamaan gender dan rencana aksi daerah pengarusutamaan gender. Selanjutnya untuk focal point pengarusutamaan gender, sudah terbentuk sebanyak 28 organisasi perangkat daerah. “Di Kabupaten Lamandau juga telah terbentuk forum komunikasi partisipasi masyarakat untuk kesejahteraan perempuan dan anak sejak tahun 2019 lalu,” bebernya.
Lalu dalam upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak Pemerintah Kabupaten Lamandau membuat terobosan untuk memudahkan masyarakat dalam melakukan pelaporan yakni melalui aplikasi Lapor Perdana serta membentuk satgas pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga gugus tugas pencegahan dan penanganan tindak pidana perdagangan orang.
