SAMPIT, radarsampit.com – Aksi damai yang dilakukan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan digelar hari ini di gedung DPRD Kotim. Ratusan akan massa dikerahkan untuk mendesak pencabutan subsidi solar. Hal itu juga sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap mafia BBM yang selama ini mengeruk keuntungan dari barang subsidi tersebut.
Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian DPD ALFI Kalimantan Tengah Budi Hariono mengatakan, aksi yang digelar akan melibatkan 300 orang dilengkapi armada truk. ”Yang ikut dalam aksi damai adalah pengusaha angkutan dan sopir armadanya,” katanya, Senin (22/8).
Budi mengungkapkan, selama ini pihaknya kesulitan mendapatkan solar subsidi, sehingga terpaksa menggunakan BBM jenis Dextalite yang harganya jauh lebih mahal. Langkanya solar disinyalir akibat dikuasai sebagian orang, sehingga menimbulkan kelangkaan.
”Hal itulah yang ingin kami sampaikan. Jadikan satu harga, jadi tak ada lagi perbedaan yang menjadi sumber kegaduhan. Sumber penyakit masyarakat,” ujarnya.
Dia berharap dengan dicabutnya subsidi solar, pasokan menjadi lancar, sehingga aktivitas angkutan juga tidak lagi terganggu. Surat pemberitahuan pada kepolisian terkait aksi itu telah sampaikan kepada Polres Kotim. Aksi rencananya dimulai pukul 08.00 WIB.
Peserta aksi rencananya akan berkumpul di Jalan Samekto. Kemudian menuju DPRD Kotim untuk penyampaian aspirasi. Koordinasi dengan pihak kepolisian dilakukan agar aksi tersebut tidak menimbulkan kemacetan.
Harga solar bersubsidi di SPBU saat ini sebesar Rp 5.150/liter. Namun, untuk mendapatkannya, truk harus antre. Bahkan sampai dua hari menunggu giliran masuk SPBU. Ironisnya, sopir dipaksa membayar uang dengan kedok parkir dengan nilai tak masuk akal. Sejumlah sopir mengaku harus menyetor hingga ratusan ribu rupiah.
Kondisi demikian solar bersubsidi dinilai tidak lagi ekonomis, karena sopir menjadi kehilangan potensi pendapatan akibat terlalu lama antre di SPBU. Lamanya antrean di SPBU bisa membuat pengiriman barang terlambat. Akibatnya, pengusaha angkutan mendapat protes dari pengguna jasa, serta harus mengeluarkan biaya berbagai komponen imbas keterlambatan tersebut.
