SAMPIT, radarsampit.com – Aksi damai yang dilakukan Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kotawaringin Timur (Kotim) dipastikan digelar hari ini di gedung DPRD Kotim. Ratusan akan massa dikerahkan untuk mendesak pencabutan subsidi solar. Hal itu juga sebagai salah satu bentuk perlawanan terhadap mafia BBM yang selama ini mengeruk keuntungan dari barang subsidi tersebut.
Sekretaris sekaligus Pelaksana Harian DPD ALFI Kalimantan Tengah Budi Hariono mengatakan, aksi yang digelar akan melibatkan 300 orang dilengkapi armada truk. ”Yang ikut dalam aksi damai adalah pengusaha angkutan dan sopir armadanya,” katanya, Senin (22/8).
Budi mengungkapkan, selama ini pihaknya kesulitan mendapatkan solar subsidi, sehingga terpaksa menggunakan BBM jenis Dextalite yang harganya jauh lebih mahal. Langkanya solar disinyalir akibat dikuasai sebagian orang, sehingga menimbulkan kelangkaan.
”Hal itulah yang ingin kami sampaikan. Jadikan satu harga, jadi tak ada lagi perbedaan yang menjadi sumber kegaduhan. Sumber penyakit masyarakat,” ujarnya.
Dia berharap dengan dicabutnya subsidi solar, pasokan menjadi lancar, sehingga aktivitas angkutan juga tidak lagi terganggu. Surat pemberitahuan pada kepolisian terkait aksi itu telah sampaikan kepada Polres Kotim. Aksi rencananya dimulai pukul 08.00 WIB.
Peserta aksi rencananya akan berkumpul di Jalan Samekto. Kemudian menuju DPRD Kotim untuk penyampaian aspirasi. Koordinasi dengan pihak kepolisian dilakukan agar aksi tersebut tidak menimbulkan kemacetan.
Harga solar bersubsidi di SPBU saat ini sebesar Rp 5.150/liter. Namun, untuk mendapatkannya, truk harus antre. Bahkan sampai dua hari menunggu giliran masuk SPBU. Ironisnya, sopir dipaksa membayar uang dengan kedok parkir dengan nilai tak masuk akal. Sejumlah sopir mengaku harus menyetor hingga ratusan ribu rupiah.
Kondisi demikian solar bersubsidi dinilai tidak lagi ekonomis, karena sopir menjadi kehilangan potensi pendapatan akibat terlalu lama antre di SPBU. Lamanya antrean di SPBU bisa membuat pengiriman barang terlambat. Akibatnya, pengusaha angkutan mendapat protes dari pengguna jasa, serta harus mengeluarkan biaya berbagai komponen imbas keterlambatan tersebut.
Hal itu pula yang akhirnya membuat pengusaha atau sopir memilih membeli solar nonsubsidi jenis Dexlite, meski harganya jauh lebih mahal, yakni Rp18.150 per liter. Pilihan ini dinilai masih lebih baik, karena tidak perlu antre lama sehingga waktu untuk mengangkut muatan bisa lebih banyak.
Lingkaran permainan BBM subsidi di Kotim disinyalit berkelindan dengan aksi premanisme berkedok parkiran. Hal tersebut membuat para sopir sengsara. Mereka dipaksa membayar dengan nilai tak masuk akal.
”Ini uang kejahatan. Bukan uang yang sedikit jumlahnya. Paling murah kami membayar ke preman di SPBU dari Rp 50 ribu, Rp 150 ribu, Rp 200, Rp 250 ribu, dan paling mahal Rp 600 ribu. Kalikan saja berapa unit kendaraan, berapa banyak preman meraup keuntungan dari sopir,” ucap seorang sopir yang meminta namanya tak disebutkan, beberapa waktu lalu.
Menurutnya, pungutan itu membuat para sopir sengsara. Mereka tak ada pilihan selain membayar, karena sangat memerlukan solar. Di sisi lain, dia menyesalkan kejahatan tersebut tidak ditindaklanjuti aparat berwenang.
”Setiap SPBU dapat kiriman solar dari Pertamina. Dapat berapa unit truk yang kebagian jatah. Sehari saja, berapa banyak uang yang mereka hasilkan dari memeras, memalak, membegal sopir?” ujarnya. (yn/ign)
