SAMPIT – Camat Parenggean Siyono membenarkan adanya aktivitas galian C di wilayah yang dipimpinnya. Namun, dia mengaku tidak mengetahui persis usaha itu mengantongi izin atau tidak. Apalagi kewenangan soal pertambangan bukan di kabupaten, namun pemerintah pusat.
Siyono menyatakan hal itu sebagai respons pernyataan Anggota Komisi I DPRD Kotim Hendra Sia yang sebelumnya meminta Pemkab Kotim menggandeng aparat penegak hukum untuk menertibkan usaha galian C di Parenggean yang diduga ilegal. Selain beroperasi tanpa mengantongi izin, usaha itu juga merusak jalan di Desa Padas dan Bajarau.
”Saya tidak tahu persis soal izin, karena bukan bidang saya,” kata Siyono.
Menurut Siyono, beberapa waktu lalu tim dari bagian sumber daya alam (SDA) Setda Kotim sudah turun ke lokasi. Namun, dia mengaku tak tahu hasilnya. Dia juga memastikan aktivitas itu memang sudah dihentikan.
”Memang hari ini sudah dihentikan aktivitasnya,” ujarnya.
Menurutnya, kegiatan galian C itu berada di Izin Usaha Pertambangan (IUP) perusahaan tambang PT Billy dan PT IBB. Namun, apakah pengerukan itu dilakukan perusahaan tambang, dia juga tak tahu persis.
Komisi I DPRD Kotim sebelumnya mendesak agar pemerintah menertibkan usaha galian C ilegal. Selain merusak lingkungan, aktivitas tersebut dinilai telah menghancurkan jalan umum.
Anggota Komisi I Hendra Sia mengungkapkan, aktivitas galian C yang diduga kuat ilegal marak di wilayah Parenggean. Tak ada penindakan sama sekali dari pihak terkait, sehingga menimbulkan dampak kerusakan lingkungan serta menghancurkan infrastruktur.
”Kalau saya lihat di Parenggean sekarang, jalan rusak parah. Mulai dari Bajarau sampai Padas. Itu efek galian C di sana yang semakin marak, selain juga disebabkan angkutan hasil kebun. Sekarang tambah parah,” katanya. (ang/ign)
