”Saya harap ini jadi lebih serius, targeted, dan kita berharap perang melawan TPPO bisa dilaksanakan dengan baik,” kata dia.
Pejabat yang pernah bertugas sebagai menteri pendidikan dan kebudayaan tersebut menambahkan, meski pendekatan penegakan hukum kini dikedepankan dalam penanganan TPPO, pemerintah tetap melakukan upaya pencegahan dan membantu para korban lewat pendekatan lain. Misalnya rehabilitasi sosial bagi korban TPPO yang baru dipulangkan ke Indonesia. Pemerintah memastikan akan mendampingi mereka.
Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menyampaikan bahwa penindakan yang dilakukan oleh Satgas Penanganan TPPO bukan tanpa perlawanan. Menurut dia sampai saat ini masih ada upaya dari sindikat pelaku TPPO untuk melawan pemerintah dan Satgas Penanganan TPPO. “Diduga kuat sindikat melakukan perlawanan dengan membangun framing dua hal,” kata Benny.
Framing pertama terkait dengan penangkapan PMI. Padahal, Benny memastikan bahwa yang ditindak oleh Polri selama ini adalah pelaku TPPO. ”Yang ditangkap Satgas TPPO adalah calo, kaki tangan, dan sindikat penempatan ilegal,” ujar dia. Framing kedua berkenaan dengan penempatan PMI. ”Yang dilakukan rekan-rekan kepolisian (di-framing) mengganggu proses penempatan resmi. Itu juga keliru,” tegasnya. Dia meyakini framing itu muncul karena ada yang memerintahkan.
Untuk itu, BP2MI juga menggandeng Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk melacak aliran dana terkait dengan TPPO. ”Data yang dikirim oleh PPATK diduga kuat satu orang BP2MI, tentu masih kami rahasiakan namanya, terlibat menerima aliran dana dari sindikat penempatan ilegal,” kata dia. Atas data tersebut, Benny memastikan yang bersangkutan bakal dipanggil dan diperiksa secara intensif untuk kemudian disanksi berat.
Sementara itu, Wakabareskrim Polri Irjen Asep Edi Suheri menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya melihat daerah Kalimantan Utara (Kaltara) yang paling marak praktik TPPO. Sebagai daerah perbatasan, Kaltara kerap dijadikan perlintasan oleh WNI yang hendak pergi ke luar negeri melalui jalur ilegal. ”Hari pertama operasi itu ada sekitar 600 penumpang dari berbagai daerah terutama daerah NTB, Sulsel, Kaltim yang mendarat di Nunukan,” bebernya.
