SAMPIT, radarsampit – Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Halikinnor menjawab usulan masyarakat agar saluran drainase di Sei Baamang dilakukan normalisasi atau pengerukan. Rencananya pengerukan akan dilakukan tahun depan.
“Tahun ini usulan masyarakat sudah ditindaklanjuti. Tahun depan rencanannya akan dikerjakan,” kata Halikinnor saat mengundang jamuan makan malam masyarakat Baamang di Aula Rujab Bupati Jalan Ahmad Yani, Jumat (2/9) lalu.
Kebutuhan anggaran untuk pengerukkan diperkirakan mencapai Rp 500 juta. Namun, pengerukkan hanya dilakukan pada spot-spot tertentu yang dipenuhi gulma dan rerumputan.
Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Kawasan Permukiman (PUPRKP) Kotim Akhmad Fahmi Rizal mengatakan, Sei Baamang memiliki panjang 7 kilometer mulai dari persimpangan Sei Mentawa Jalan Menteng sampai menuju muara Sungai Mentaya di Jalan Baamang I. Namun, rencana pengerukkan hanya dilakukan di sepanjang 4 kilometer.
“Rencanakan yang akan dikerjakan tahun depan sepanjang 4 kilometer, karena menyesuaikan anggaran yang ada. Hanya spot-spot tertentu yang memang mengalami pendangkalan dan tertutup rerumputan saja yang dilakukan normalisasi,” kata Fahmi Rizal, Senin (5/9).
Menurutnya, tidak semua titik di Sei Baamang mengalami pendangkalan, saluran drainase yang masih terbilang aman seperti di Jalan Cristopel Mihing menuju Baamang 1.
“Sebagian titik saluran masih mengalir lancar. Nanti yang segera ditangani mulai dari saluran drainase di Jalan Walter Condrat sampai menuju Jalan Menteng,” katanya.
Selain pekerjaan yang bersumber dari dana APBD Kotim, Pemkab Kotim akan membangun saluran primer ring drain Sei Baamang sepanjang 600 meter dari arah hulu Jalan Menteng sampai ke arah utara.
“Pekerjaan ini bersumber dari dana APBN melalui Balai Sungai Wilayah Kalimantan II. Ini menjadi bagian dari usulan Bupati Kotim, pekerjaan ini 98 persen Insha Allah akan dikerjakan tahun depan,” ujarnya.
Sebelumnya, di awal masa jabatan Bupati Kotim tepat sebulan setelah memimpin, Bupati Kotim Halikinnor telah mengundang empat balai yaitu Balai Wilayah Sungai Kalimantan II, Balai Pelaksana Jalan Nasional Provinsi Kalteng, Balai Pelaksana Permukiman Wilayah Kalteng dan Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XVI Provinsi Kalimantan Tengah di Sekretariat Daerah pada 25 Maret 2021 lalu. Bupati Kotim langsung bergerak cepat membangun Kotim terutama untuk menjadikan Kotim terang, bersih dan bebas banjir sesuai visinya.
Dari hasil pertemuan itu, Pemkab Kotim diminta melakukan survei investigasi desain yang menjadi syarat agar program pemerintah pusat dapat direaliasikan di Kabupaten Kotim. Dalam proposal yang ditujukan ke Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI pada Maret 2022 lalu, Pemkab Kotim mengajukkan enam usulan penanganan banjir di Kota Sampit
“Pada pertemuan itu, Bupati Kotim berupaya mengusulkan agar proyek kegiatan dari pemerintah pusat agar dapat difokuskan di Kotim. Pemkab Kotim diminta membuat proposal dan khusus di Bidang SDA sudah diajukan pada Maret 2022 lalu. Proposal itu diserahkan ke Balai Sungai Wilayah Kalimantan II pada 11 April 2022 untuk melakukan koordinasi dan sinergitas program dan kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di Kotim,” tandasnya. (hgn/yit)
