Organda Kotim Tolak Usulan Penghapusan BBM Subsidi

organda kotim
Achmad Karya Pelita, Ketua Organda Kotim

SAMPIT, radarsampit.com – Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menolak usulan organisasi Angkutan Logistik  Forwarder Indonesia (ALFI) agar subsidi BBM jenis solar dicabut. Solar dengan harga murah dinilai masih sangat diperlukan.

”Kami tidak sepakat dengan ide tersebut, karena kami masih membutuhkan BBM subsidi untuk  kegiatan ekonomi masyarakat,” kata Achmad Karya Pelita, Ketua Organda Kotim, Rabu  (7/12).

Bacaan Lainnya

Achmad menegaskan, pihaknya akan terus  memperjuangkan dan mengawal solar subsidi. Pemerintah dinilai tidak sembrono memutuskan tetap memberikan subsidi solar. Hal itu dilakukan melalui kajian mendalam dan tidak asal-asalan. Apabila dicabut, bisa berdampak sistemik.

”Pemerintah sudah memikikan dampak-dampaknya kalau subsidi ini dicabut, khususnya terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Jadi, tidak serta merta mau dicabut begitu saja. Subsidi ini kan perintah undang-undang, tidak bisa di sini dicabut di sana ada subsidi. Tidak bisa begitu,” ujarnya.

Menurutnya, pencabutan subsidi BBM justru akan berdampak terhadap semua lini. Karena itu, gagasan mendesak pemerintah mencabut subsidi BBM dinilai tidak bijaksana dan tidak berpihak pada ekonomi masyarakat bawah yang hidup sehari-hari menggunakan BBM subsidi.

Baca Juga :  DPRD Seruyan Siap Bentuk Pansus Solar Jika Hal Ini Terjadi

Di Kotim ada dua SPBU yang melayani pengisian BBM untuk 580 armada yang tergabung dalam Organda, yakni SPBU Jalan Jenderal Sudirman Km 2 dan SPBU Bundaran KB Jalan HM Arsyad. Kuota BBM di SPBU Jalan Jenderal Sudirman sebanyak 8.000 liter setiap kali kedatangan.

Sebanyak 5.000 liter didistribusikan pada truk angkutan dan sisanya untuk pengisian bus, armada elpiji, pemadam kebakaran, dan ambulans. Di Bundaran KB, kuota sebanyak 7.500 liter. Setelah habis pengisian, SPBU langsung melapor ke Pertamina, sehingga aktivitas mereka tidak hanya diawasi masyarakat, namun juga langsung dari Pertamina.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Asosiasi Logistik Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah mendesak pemerintah pusat melalui Kementerian ESDM untuk mencabut jatah solar subsidi, khususnya di wilayah Kalimantan. Hal itu disampaikan di sela musyawarah ALFI Kalteng di depan Wakil ketua Umum ALFI, Selasa (6/12).



Pos terkait