SAMPIT, RadarSampit.com – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) berkomitmen untuk memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan hak anak, yaitu dengan mewujudkan kota layak anak.
Terkait dengan hal itu Bupati Kotim Halikinnor meminta kepada Kepala Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) terkait, pada tahun 2022 ini untuk segera membentuk tim dan menyusun langkah-langkah strategis, menyusun kebijakan dan program untuk mewujudkan kota layak anak.
“Saya minta segera bentuk tim dan segera berkoordinasi dengan kementerian terkait untuk wujudkan kota layak anak di Kotim,” ujarnya.
Seperti yang diketahui persoalan melibatkan anak masih sering terjadi. Hingga saat ini masih terdapat kasus kekerasan terhadap anak, pelecehan seksual terhadap anak, perkawinan usia di bawah 19 tahun, yang berpotensi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).
Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPPAPPKB) setempat, kekerasan terhadap anak pada tahun 2020 sejumlah 10 kasus dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 18 kasus, serta sampai dengan bulan Juni tahun 2022 ini terjadi 9 kasus kekerasan terhadap anak.
Masih banyaknya terjadi kasus kekerasan terhadap anak di Kotim merupakan poin penting yang harus menjadi perhatian serius pemerintah, bagaimana anak seharusnya mendapatkan perlindungan dan hak anak. Pemerintah akan terus berupaya dan bersinergi dengan berbagai elemen masyarakat perkumpulan dan lain-lain untuk mengatasi permasalahan tersebut secara berkelanjutan .
Disamping itu, Halikinnor juga meminta kepada dinas terkait untuk melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap anak-anak. Pihaknya berharap tidak ada lagi kekerasan terhadap anak khususnya di Kotim dengan tekad bersama zero kasus kekerasan terhadap anak di Kotim.
Berbagai upaya dilakukan Pemkab Kotim, antara lain memperbaiki layanan bagi anak diantaranya adalah layanan pendidikan, layanan kesehatan serta pemenuhan hak anak lainnya.
“Hal ini tentunya tidak hanya tugas pemerintah saja tetapi juga tugas semua elemen masyarakat dalam pemenuhan hak dan perlindungan anak,” tandas Halikinnor.
