Sementara itu, gerakan masyarakat sipil mulai membuka posko pengaduan pencatutan KTP. Setelah PBHI, kemarin Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FH UI) berkolaborasi dengan Constitutional Law Students Association (CLSA) membuka posko yang sama secara online. (far/c6/bay/jpg)
Pencatutan KTP untuk Syarat Pilkada Berpeluang Marak
Selain Jakarta, Bawaslu Cermati Potensi Kasus Daerah Lain
Pos terkait
Selamat Tinggal Kalteng! Lima Kabupaten Ini Rencanakan untuk Membentuk Provinsi Sendiri
PT BPR Sampuraga Cemerlang Raih Tiga Penghargaan Bergengsi di Ajang Top BUMD Awards 2025
Dorong Transformasi Digital, PLN UIP KLB Gelar Professional Development Workshop Microsoft Project
PLN jadi Perusahaan Energi Terbaik Mengembangkan Karir di Indonesia versi LinkedIn
Oknum Polisi Ini Dipecat Setelah Rudapaksa Tahanan Perempuan
