Sementara itu, gerakan masyarakat sipil mulai membuka posko pengaduan pencatutan KTP. Setelah PBHI, kemarin Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia (PSHTN FH UI) berkolaborasi dengan Constitutional Law Students Association (CLSA) membuka posko yang sama secara online. (far/c6/bay/jpg)
Pencatutan KTP untuk Syarat Pilkada Berpeluang Marak
Selain Jakarta, Bawaslu Cermati Potensi Kasus Daerah Lain
Pos terkait
Royal Enfield Classic 500 Battle Green Ridwan Kamil Disita KPK, Ternyata Ini Penyebabnya
Awali Sekolah Lebih Terang, PLN Hadirkan Listrik untuk MTsN 2 Hulu Sungai Tengah
17 April Memperingati Hari Apa? Ini Daftar Peringatan Nasional dan Internasional yang Diperingati
Wujudkan Swasembada Energi, PLN Akselerasi Pengembangan Hidrogen di Tanah Air
Ditinggal Ibu Pergi ke Sawah, Anak di Bawah Umur Diperkosa Tetangga
PLN Terima Penghargaan ADB atas Implementasi Safeguards Proyek Ketenagalistrikan di Indonesia
