Penolakan Kian Kencang, Mayoritas Fraksi DPRD Kotim Desak Batalkan Tarif Baru PDAM

penolakan tarif baru PDAM Tirta Mentaya Sampit kian kencang
Ilustrasi. (M Faisal)

SAMPIT – Suara penolakan terhadap kebijakan tarif baru PDAM Tirta Mentaya Sampit kian kencang. Mayoritas fraksi di DPRD Kotim mendesak Bupati Kotim Halikinnor mengevaluasi lagi kebijakan yang diatur melalui Peraturan Bupati Kotim Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Tarif tersebut.

”Fraksi kami menolak ketentuan kenaikan tarif PDAM dalam perbup tersebut. Kenaikan tarif yang dilakukan ini sangat tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat yang saat ini sedang susah. Karena itu produk perbup, maka kami minta agar ditinjau kembali oleh kepala daerah,” kata Muhammad Abadi, Ketua Fraksi PKB DPRD Kotim, Senin (25/10).

Bacaan Lainnya

Penolakan sebelumnya datang dari sejumlah pelanggan PDAM. Hampir semua pelanggan yang ditemui Radar Sampit, mengeluhkan tingginya tagihan air PDAM yang dibayarkan bulan ini. Tagihan itu juga diwarnai kejanggalan, karena kebijakan tersebut harusnya berlaku untuk pemakaian air per Oktober, namun pelanggan membayar tarif baru pada pemakaian September.

Baca Juga :  SADIS!!! Istri Dibacok Berkali-kali Pakai Pisau

Abadi menegaskan, kenaikan tarif di tengah pandemi Covid-19 merupakan hal yang tidak bijaksana. ”Banyak orang kehilangan pekerjaan. Pendapatan menurun. Kok muncul inisiatif menaikkan tarif dengan dalih perusahaan mau kolaps? Ini sama saja artinya sudah tidak mampu mengurus PDAM,” ujarnya.

Evaluasi terhadap kenaikan tarif sebelumnya juga digulirkan Ketua Fraksi PAN Dadang H Syamsu. ”Kami menyadari ini adalah kewenangan penuh kepala daerah dalam menetapkan tarif. Namun, jika mempertimbangkan daya beli masyarakat yang turun, kami dari Fraksi PAN meminta kepala daerah meninjau kembali keputusan yang telah diambil,” ujarnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.