”Sangat ironis. Saat kondisi ekonomi masyarakat masih belum stabil akibat wabah virus korona, perusahaan daerah justru menaikkan tarif PDAM. Diharapkan kebijakan ini ditinjau ulang. Jangan sampai saat masyarakat harus berjuang memulihkan ekonomi, malah dihapkan dengan beban baru, membayar PDAM dengan harga mahal,” kata Joni Abdi.
Harusnya, kata dia, PDAM bisa memahami kondisi masyarakat saat ini. Apalagi sudah bertahun-tahun perusahaan pelat merah itu menerima penyertaan modal. PDAM juga seharusnya memaksimalkan pelayanan dengan baik. ”Maksimalkan dulu pelayanan, jangan menaikkan tarifnya di saat begini,” tegasnya.
Ketua Fraksi Nasdem Syahbana mengatakan, menaikkan tarif air bersih dari PDAM saat ini memang tidak tepat, sehingga selayaknya Pemkab Kotim melakukan evaluasi kebijakan tersebut.
”Kami kembalikan kebijakan itu kepada kepala daerah dan jelas sikap kami dalam rekomendasi di RDP (rapat dengar pendapat) sebelumnya, meminta Bupati Kotim meninjau kebijakan tarif PDAM tersebut,” katanya.
Bupati Kotim Halikinnor sebelumnya mengatakan, apabila kenaikan tarif tersebut membebani masyarakat sebagai pelanggan PDAM, pihaknya siap melakukan revisi. Meski demikian, menjaga stabilitas keuangan perusahaan pelat merah tersebut agar tidak bangkrut tetap menjadi pertimbangan.
Sebagai kepala daerah, lanjutnya, dia juga harus mengutamakan kepentingan masyarakat. Karena itu, apabila memang membebani masyarakat, kenaikan tarif akan direvisi kembali.
”Saya akan pelajari dulu sambil menunggu laporannya. Kalau memang perlu revisi, maka akan direvisi,” katanya. (ang/ign)
